Teluk Sulaiman Dibidik Jadi Jalur Laut Berau-Sulawesi
BIDUK-BIDUK -Dermaga Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-Biduk tak lagi hanya diproyeksikan sebagai akses pendukung pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Berau kini mulai membuka peluang menjadikannya bagian dari konektivitas laut menuju Sulawesi.
Salah satu rute yang mencuat adalah menuju Palu. Wacana tersebut muncul dari usulan masyarakat yang menginginkan akses transportasi laut dari pesisir selatan Berau terhubung langsung dengan wilayah antarpulau.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Rusnan Hefni, mengatakan usulan konektivitas antarprovinsi tersebut memang telah disampaikan masyarakat.
“Selama ini kan layanan dari Sulawesi masih di Dermaga Teratai,” kata Rusnan.
Meski peluang pengembangan terbuka, fungsi Teluk Sulaiman saat ini masih difokuskan untuk menunjang pariwisata.
“Saat ini belum penetapan dari pemerintah bahwa dermaga tersebut di jadikan pelabuhan untuk angkutan antarpulau,” ungkapnya.
Rusnan mengatakan arah pengembangan akan ditentukan melalui Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Dokumen tersebut akan memetakan fungsi seluruh pelabuhan di Berau sebelum pemerintah menentukan pelabuhan yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan transportasi tertentu.
“Kita masih menyusun rencana induk pelabuhan. Tahun depan itu sudah dianggarkan,” jelas Rusnan.
Setelah semua pelabuhan petakan, kemudian kita minta perizinannya dengan Kementerian Perhubungan.
Dari pemetaan tersebut, Teluk Sulaiman nantinya dapat dikaji untuk kemungkinan penambahan fungsi, termasuk angkutan penumpang, barang hingga bongkar muat hasil perikanan.
Namun, Rusnan menegaskan belum ada keputusan terkait fungsi tambahan tersebut.
“Belum bisa kami pastikan, Harus diatur dulu,” ujarnya.
Untuk konektivitas ke Sulawesi, Palu menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan karena dinilai memiliki jarak relatif dekat dari Teluk Sulaiman.
“Yang utama itu yang dekat Palu, karena paling dekat Teluk Sulaiman,” katanya.
Jika rencana tersebut nantinya terealisasi, Teluk Sulaiman berpotensi tidak hanya melayani wisatawan, tetapi juga menjadi titik pergerakan masyarakat dan distribusi barang antarpulau.
“Harapannya bisa ada angkutan barang, tumpangan dan sebagainya,” lanjut Rusnan.
Meski demikian, rencana tersebut masih panjang. Pemkab Berau harus menyelesaikan RIP, memetakan fungsi pelabuhan, mengurus perizinan ke Kementerian Perhubungan, serta menyesuaikannya dengan kewenangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).
“Untuk lainnya kita belum berani karena itu kewenangan juga di KUPP,” pungkasnya.(Akm)