TANJUNG REDEB – Proyek air bersih di Tanjung Batu sebaiknya diawali dengan kajian ilmiah sebelum dialokasikan anggaran besar. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, sebagai upaya menekan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Waris menekankan, banyak proyek pembangunan yang tidak berjalan optimal karena dokumen perencanaan, seperti Detail Engineering Design (DED) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), belum lengkap, sementara anggaran fisik sudah disiapkan lebih dulu. Kondisi ini, kata dia, menjadi salah satu penyebab SILPA meningkat.
“Kalau sumbernya sudah jelas dan dokumen perencanaan lengkap, baru kita anggarkan. Jangan dibalik. Kalau perencanaan tidak matang, akhirnya banyak SILPA,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan proyek air bersih di Tanjung Batu, yang menurutnya sebaiknya dilakukan kajian ilmiah terlebih dahulu. Salah satu cara, kata Waris, adalah menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memetakan potensi sumber mata air bawah tanah. Dengan begitu, penganggaran bisa lebih realistis dan risiko anggaran tidak terserap bisa ditekan.
Selain itu, Waris juga menyoroti sektor pertanahan yang menjadi penyumbang SILPA terbesar. Ia menyarankan agar proses appraisal dilakukan lebih dulu, misalnya melalui anggaran perubahan, baru kemudian pembebasan lahan dianggarkan pada APBD murni berikutnya. Langkah ini dinilai bisa membuat perencanaan lebih realistis dan meminimalkan kendala penyerapan anggaran.
Ia menegaskan, perencanaan yang matang bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kewajiban bersama antara Bappeda, Bapenda, dan seluruh pihak terkait.
Dengan perencanaan berbasis kajian, proyek pembangunan daerah diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan efisien. (Man)