TANJUNG REDEB – Aksi massa yang digelar masyarakat terkait permasalahan BBM pada Senin (7/9) kemarin, Bupati langsung memanggil dan mengumpulkan para instansi terkait.
Rumah dinas menjadi lokasi pembahasan tindak lanjut dari gelaran aksi massa. Pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Tak hanya itu, kupta BBM non subsidi juga menjadi pembahasan dalam rakor pada Rabu (9/9) siang itu.
“Ternyata memang ada selisih cukup banyak dari yang diusulkan Pemkab Berau. Dan ini yang menjadi perhatian kita,” ungkap Bupati Berau Sri Juniarsih.
Dari usulan Pemkab Berau yakni 83.201 kiloliter, kuota yang disetujui hanya 47.312 kiloliter (sekitar 56,9% dari usulan, dan ada kekurangan atau selisih sebanyak 35.889 kiloliter dari jumlah yang diajukan. Dan kondisi serupa ternyata juga terjadi pada Biosolar. Dari pengajuan 37.141 KL, alokasi yang diterima Berau tercatat hanya 25.895 KL.
Pemkab Berau, dikatakan Bupati menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan jumlah kuota BBM di Kabupaten Berau, agar distribusi lebih merata dan menjangkau seluruh wilayah baik perkotaan, pedesaan maupun daerah pesisir.
Langkah selanjutnya, Pemkab Berau tetap memperketat pengawasan distribusi di SPBU. Pengawasan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, dan mencegah adanya aktivitas yang berpotensi memperpanjang antrean.
Pemkab Berau juga saat ini telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya tambahan mengatur distribusi BBM di tengah keterbatasan pasokan.
“Sektor transportasi, nelayan, UMKM hingga pertanian menjadi bagian dari dasar penyusunan usulan, dan harus mengajukan kebutuhan BBM lebih awal, tetapi jumlah yang kemudian ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan Berau,” beber Sri.
Untuk itu, Pemkab Berau berharap evaluasi terhadap alokasi BBM dapat dilakukan bersama pihak terkait. Penyelesaian antrean dinilai perlu menyentuh persoalan pasokan dan kuota, bukan hanya pengaturan kendaraan di SPBU.
Di sisi lain, Bupati mengimbau masyarakat agar ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Jika menemukan indikasi kecurangan dalam pelayanan di SPBU, masyarakat diminta segera melaporkan ke pihak kepolisian. (Ard)