TANJUNG REDEB — Persoalan kelangkaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau kembali memanas. Dalam rapat audiensi bersama manajemen PT Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop), para wakil rakyat menyuarakan kekecewaan mendalam atas buruknya tata kelola BBM yang berdampak langsung pada masyarakat, nelayan, hingga sektor pariwisata daerah.
Anggota DPRD Berau secara tegas menyoroti ketimpangan antara kuota BBM yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi yang disalurkan Pertamina. Dari usulan sebesar 83.000 kiloliter, Pertamina tercatat hanya merealisasikan sekitar 57.000 kiloliter.
“Kalau masalah ini tidak diselesaikan secara bersama antara Pertamina dan Pemkab, ini akan membuat tumbuh suburnya mafia BBM,” tegas Anggota DPRD Berau dari Fraksi Gerindra, Sutami.
Kehadiran depo BBM (Jobber) di Berau yang diharapkan menjadi solusi atas antrean panjang di SPBU justru dipertanyakan efektifitasnya. Anggota dewan mengungkapkan dugaan bahwa pasokan dari Jobber Berau tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dibagi ke wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), sehingga pasokan di Berau sering tidak mencukupi.
Masyarakat pun terpaksa mengantre berjam-jam di SPBU, untuk mendapatkan Pertalite karena pasokan Pertamax yang dibatasi dan sering habis.
“Saya pakai Pertamax hampir 9 tahun. Tapi sekarang Pertamax dibatasi dan cepat habis. Akhirnya kita terpaksa ikut mengantre Pertalite, makanya antrean makin panjang,” cetusnya.
DPRD Berau berharap Pertamina Pusat dan manajemen wilayah segera mengambil langkah konkret. Tanpa kolaborasi nyata dan niat tegas dari seluruh pemangku kepentingan, krisis BBM di Berau dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin menyengsarakan masyarakat. (Ard)