TANJUNG REDEB – Semua upaya penanganan Karhutla di Berau dilakukan. Bahkan, penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) pun mulai menemui titik terang.
Sempat tak bisa dipergunakan beberapa waktu lalu lantaran terhambat prosedur, kini Bupati Berau menyetujui penggunaan anggaran yang memang diperuntukkan untuk penanganan bencana tersebut.
Total Rp4,5 miliar digelontorkan untuk memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus melakukan pembenahan terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
“Pemkab terus mencermati perkembangan kedua persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Penanganan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan tim di lapangan, tetapi juga dengan menyiapkan dukungan anggaran dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat,” ujar Bupati Berau Sri Juniarsih.
Dalam penanganan karhutla, sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), pemadaman langsung di lapangan, hingga koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan melalui armada water bombing.
“Komunikasi dengan BNPB bahkan dilakukan untuk mendorong relokasi atau penguatan operasi water bombing, agar dapat menangani wilayah Berau yang terdampak karhutla,” tegasnya.
Untuk persetujuan penggunaan anggaran BTT, ditegaskannya juga telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti. Anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kebutuhan penanganan karhutla, termasuk logistik, bahan bakar, serta kebutuhan tim yang bertugas di lapangan.
Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, alokasi BTT mencapai Rp3 miliar. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) memperoleh alokasi Rp1,5 miliar.
Menurut Sri, dukungan anggaran diperlukan agar tim gabungan dapat bergerak secara optimal dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian.
Di sisi lain, Pemkab Berau juga terus melakukan pembenahan terhadap persoalan distribusi BBM yang sempat menimbulkan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Sri mengatakan, koordinasi terus dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, Diskoperindag, serta Bagian Ekonomi untuk memantau pasokan dan distribusi BBM di Berau.
“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai. Kami telah mengajukan penambahan kuota BBM,” kata Sri.
Selain meminta tambahan kuota, Pemkab Berau melakukan kesepakatan bersama sebagai langkah pengendalian distribusi BBM.
Dalam kesepakatan tersebut, SPBU dan Pertashop diminta memasang peringatan mengenai larangan pengetapan, penimbunan, pembelian berulang secara tidak wajar, serta penyalahgunaan BBM dengan mencantumkan ancaman sanksi hukum. (*/ard)