TANJUNG REDEB – Gerakan Masyarakat Sipil Berau mendesak pemerintah membuka secara transparan data kuota dan distribusi BBM Kabupaten Berau sepanjang 2026, juga menjadi satu tuntutan yang dibawa saat massa geruduk kantor Bupati.
Desakan ini muncul di tengah persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang berulang di sejumlah SPBU.
Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Sipil Berau, Rahmat Aditiya, mengatakan masyarakat perlu mengetahui secara jelas berapa kuota BBM yang diterima Berau dan bagaimana penyalurannya hingga ke SPBU.
Menurutnya, tanggungjawab persoalan kelangkaan BBM selama ini masih saling lempar antara pengecer, kepolisian maupun pemerintah. Padahal, alur distribusi BBM dari pemasok hingga masyarakat seharusnya dapat ditelusuri berdasarkan data.
“Kita belum memiliki valid data seperti itu,” kata Rahmat, saat wawancara di kantor bupati, Senin (7/9/2026).
Dalam aksinya, Gerakan Masyarakat Sipil Berau membawa sejumlah tuntutan. Pertama, membuka data kuota BBM Kabupaten Berau tahun 2026, termasuk jumlah pasokan dan realisasi penyalurannya.
Kedua, mereka meminta BPH Migas turun langsung ke Berau untuk melakukan audit atau investigasi terhadap persoalan kelangkaan BBM. Audit dinilai penting untuk mengetahui titik persoalan, apakah terjadi pada sisi pasokan, distribusi, penyaluran maupun pengawasan.
“Kami ingin mengupas tuntas akar permasalahannya dari mana,” ujarnya.
Rahmat juga mempertanyakan alasan pasokan BBM untuk masyarakat tersendat, sementara kebutuhan BBM untuk perusahaan dinilai tetap berjalan.
“Kalau memang BBM tersangkut atau tersendat, kenapa hanya BBM untuk masyarakat, sedangkan BBM untuk perusahaan-perusahaan itu tetap lancar?” tegasnya.
Selain meminta keterbukaan data dan audit, Gerakan Masyarakat Sipil Berau juga mendesak pemerintah menambah jumlah SPBU, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota dan selama ini kesulitan mendapatkan akses BBM.
Menurut mereka, persoalan jarak juga harus menjadi perhatian pemerintah. Penambahan SPBU dinilai dapat memperpendek akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
Rahmat menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar mempersoalkan antrean panjang. Pihaknya ingin memastikan tata kelola BBM di Berau dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Data harus dibuka. Kalau ada masalah dalam distribusi, harus diketahui titiknya. Jangan masyarakat terus yang menjadi korban,” pungkasnya.(Akm)