TANJUNG REDEB – Pengembangan pariwisata Berau, dalam perjalanannya mengalami dinamika bahkan perubahan, sehingga menuntut Dinas Pariwisata untuk ikut melakukan penyesuaian regulasi. Salah satunya yakni revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Berau.
“Revisi ini tentu menjadi sangat krusial bagi kita semua, karena ini mengakomodasi semua perubahan dan dinamika menuju pariwisata berkelanjutan,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Berau, Yudha Budi Santosa dalam rakor pembangunan dan pengembangan pariwisata Berau tahun 2026, di ruang RPJPD BAPPERIDA, Rabu (12/8).
Tak hanya itu, revisi perlu dilakukan karena perlu adanya pengintegrasian dengan potensi Geopark Sangkulirang Mangkalihat, yang sekarang ini sedang proses untuk menuju Geopark Nasional. Serta mempersiapkan Kabupaten Berau sebagai beranda utama pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra Ibu Kota Negara Nusantara.
“Pelaksanaan rapat ini juga dianggap mendesak karena ini menyelaraskan seluruh lintas sektor yang ada, mulai dari seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, bahkan desa dan kelurahan, termasuk juga mitra-mitra kerja seperti PHRI, perbankan, dunia usaha, dan semua stakeholder yang terkait,” tambahnya.
Tujuan dari diadakannya rapat ini adalah sebagai forum yang strategis, untuk memaparkan dari tim ahli draft awal revisi Ripparda Berau yang mengusung tema Sustainable Water-Based Tourism. Sekaligus juga menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pariwisata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan yang menjadi tujuan adalah untuk mendapatkan masukan akhir, dan penyamaan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan terhadap substansi draft akhir revisi Ripparda.
“Sinergi dan komitmen nyata dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Berau, termasuk dalam juga memprioritaskan arah kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengembangan sektor pariwisata, yang sudah kita jadikan sebagai sektor unggulan, juga perlu tindakan nyata,” tegasnya.
Yang tak kalah penting, adalah membangun kolaborasi pentahelix antara pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, masyarakat, akademisi, dan seluruh media, termasuk juga ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. (Ard)