TANJUNG REDEB – Salah satu kendala penanganan Karhutla di Kabupaten Berau adalah kurangnya jumlah sarana dan personel di lapangan. Dan permasalahan ini merupakan kebutuhan utama dalam penanganan bencana kebakaran selama ini.
Hingga kini, hanya ada 163 Personel pemadam yang bertugas di lapangan untuk menghadapi bencana kebakaran baik itu di pemukiman maupun karhutla. Sedangkan untuk unit yang disiagakan dan masih berfungsi juga terbatas, hanya 52 unit.
“Sebenarnya kalau untuk kondisi normal misal kebakaran pemukiman atau lahan biasa, jumlah itu mencukupi. Namun karena karhutla ini sangat masif, jadi petugas dan unit yang dibutuhkan tentu lebih ekstra,” terang Kepala BPBD Berau, Masyahadi Muhdi dalam rakor penanganan karhutla, Selasa (18/8) malam.
Untuk saat ini sendiri, sebenarnya kekuatan sumber daya yang ada di Kabupaten Berau cukup memadai, mulai dari unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian juga ada bantuan unit dari PUPR atau BWS Kalimantan V Tanjung Selor, 2 unit mobil tangki. Sedangkan untuk personel ada Manggala Agni.
“Kalau kondisi normal ini sebenarnya tergolong cukup, bahkan berlebih. Tapi pada kondisi saat ini, jumlah unit dan personil yang ada ini dirasa kurang. Tetapi apa? Konsekuensinya kita pergerakan banyak orang, kita perlu juga operasional yang besar,” imbuhnya.
Selain sarpras dan personel, beberapa hambatan-hambatan atau kendala yang dialami tim gabungan selama menangani Karhutla antara lain:
* Pertama, titik api terlalu jauh dan sulit dijangkau. Tidak semua lokasi itu ada akses yang bisa dilalui.
* Kemudian, kurangnya jumlah sarana dan personel di lapangan. Kita kelihatan banyak, tetapi pada saat kejadian itu bersamaan, maka personel itu juga agak susah diprediksi atau ditugaskan ke lapangan. Karena dengan selisih waktu yang dekat, kejadian yang banyak, personel yang ada juga mengalami kelelahan.
* Kemudian, sulitnya mendapatkan sumber air. Antara lokasi kebakaran dan sumber air yang ada, ketika kehabisan air di mobil tangki itu kita mengalami kesulitan dan butuh waktu yang lama untuk mengambil air di lokasi yang seharusnya. Sehingga api ketika ada angin akan berkobar kembali.
* Kemudian, kejadian Karhutla di beberapa lokasi secara bersamaan. Ini tadi terkait dengan pembagian tim.
* Kemudian, kurangnya BBM dalam upaya penanganan. Karena bolak-balik tadi, maka kita butuh suplai kebutuhan BBM yang lebih besar dari yang kita tersedia, yang tersedia di kita.
* Kemudian, kurangnya support sarana, personel, maupun logistik dari sektor swasta. Nah, ini kita rasakan baik itu yang ada di lapangan maupun yang sedang berupaya untuk menugaskan timnya ke lapangan.
* Kemudian, keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Ini juga kita alami di lapangan karena yang terjadi di dekat pemukiman itu masyarakatnya malah jadi penonton. Jadi, kita bekerja keras untuk memadamkan api, tapi masyarakat jadi penonton. Nah, ini mungkin juga perlu diberikan kesadaran, sosialisasi lebih lanjut kepada mereka.
Sedangkan untuk penanganan yang dilakukan dibagi menjadi 5 zona. Karena ini kita sesuaikan dengan jumlah ataupun ketersediaan posko-posko yang ada di kecamatan. BPBD atau Damkar punya 11 posko di kecamatan, 13 posko. Kemudian KPH, masing-masing KPH ada 2 posko, sehingga kita bisa memaksimalkan posko ini sebagai posko untuk melakukan kebutuhan tim.
Jadi, poskonya ada, zonanya ada:
* Gunung Tabur – Tanjung Batu
* Teluk Bayur – Kelay
* Labanan – Segah
* Tanjung Redeb – Sambaliung
* Biatan – Biduk-Biduk
“Sementara ini berjalan posko ini, walaupun masih kita masih beberapa kendala atau hambatan-hambatan terkait dana operasional yang masih dibutuhkan,” pungkasnya. (Ard)