Masalah Kompensasi Lahan Berulang, Komunikasi Perusahaan dan Masyarakat Harus Dibenahi

TANJUNG REDEB — Persoalan ganti rugi tanam tumbuh kembali mencuat. Kali ini di kawasan operasional PT Tanjung Redeb Hutani (TRH). Pihak legislatif mendesak perusahaan untuk mencari ruang penyelesaian yang bijak bagi warga yang lahan tanam tumbuhnya terdampak, tanpa harus merusak iklim investasi daerah.
Masalah ini tidak hanya dialami oleh warga di Kampung Suaran dan Gurimbang, tetapi juga meluas ke hampir seluruh kawasan operasional lainnya di wilayah Kabupaten Berau.
DPRD Berau menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas kepentingan masyarakat sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Penyelesaian masalah kompensasi dinilai harus seirama dengan arahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta surat resmi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Berau.
“Kami di DPRD adalah wakil rakyat yang wajib mengakomodir aspirasi masyarakat. Namun, kami juga tidak alergi terhadap investasi. Jangan sampai upaya pengakomodiran ini justru berdampak negatif pada investasi yang ada, karena kita tahu investasi ujung-ujungnya juga kembali untuk kesejahteraan masyarakat Berau,” tegas Anggota DPRD Berau Gideon Andris beberapa waktu lalu.
Selain masalah kompensasi tanam tumbuh, DPRD secara khusus menyoroti buruknya pola komunikasi yang dibangun oleh manajemen perusahaan dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Komunikasi yang tersumbat dinilai menjadi salah satu pemicu utama alotnya proses penyelesaian sengketa lahan selama ini.
DPRD mendesak pimpinan perusahaan untuk segera membenahi saluran komunikasi antarpihak agar ditemukan solusi terbaik berupa variasi kompensasi maupun solusi lain yang dapat diterima oleh semua kalangan.
“Sudah ke sekian kali kita mendapati rapat dengar pendapat dengan masalah yang sama, dan ini terus berulang. Jadi perusahaan harus lebih concern juga dengan masalah ini,” tegasnya.
Penyelesaian yang transparan dan humanis diharapkan dapat menyudahi ketegangan antara warga dan pihak perusahaan, sehingga keberlanjutan investasi dan kesejahteraan warga sekitar kawasan dapat berjalan selaras. (Ard)




















