Rotasi 29 PNS Berau, Sejumlah Kursi Strategis OPD hingga Kecamatan Berganti
TANJUNG REDEB – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau kembali bergulir. Sebanyak 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan penugasan baru yang menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala bidang, kepala seksi hingga sekretaris camat.
Pergeseran tersebut tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Berau Nomor 800.1.3.3/331/BKPSDM/2026 tertanggal 13 November 2026.
Sejumlah pejabat mendapat kepercayaan menempati posisi baru di organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda.
Salah satunya Safiul Rizali, yang sebelumnya menjabat Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini dipercaya menjadi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida.
Perubahan juga terjadi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Erni Sumati yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, kini mendapat penugasan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Pergeseran jabatan ini tidak hanya menyentuh organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah juga melakukan penyegaran pada jajaran pemerintahan kecamatan.
Sejumlah nama ditugaskan mengisi posisi sekretaris camat. Muliana dipercaya menjadi Sekretaris Camat Gunung Tabur, Edwin Sofyan di Teluk Bayur, Ilham Wahyudi di Tanjung Redeb, Iskandar Zulkarnain di Kelay, serta Armin Mashuri di Sambaliung.
Penempatan pejabat baru juga menyasar Kecamatan Maratua, Batu Putih dan Bidukbiduk.
Adapun OPD lain yang mengalami perubahan penempatan pejabat meliputi Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pergeseran 29 PNS tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan daerah. Penempatan aparatur pada posisi baru diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendorong pelayanan publik yang lebih optimal.
Dengan penugasan tersebut, para pejabat dituntut segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Kinerja di posisi baru nantinya menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.(*/Akm)