Follow kami di google berita

Tim Lapangan Segera Identifikasi Permasalahan Air Bersih Kampung Birang

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau segera menurunkan tim lapangan, untuk melihat langsung kondisi di wilayah Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur, yang belum mendapatkan akses air bersih.

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Berau, Decty Toga Maduli mengatakan, permasalahannya harus dipastikan terlebih dahulu. Karena harus melihat sumber air, kondisi lahan, maupun sistem yang paling memungkinkan diterapkan.

Ia juga menjelaskan penerapan sistem tersebut tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah lokasi sumber air dan kebutuhan lahan pembangunan yang sebagian berada di kawasan hak guna usaha (HGU) maupun area kehutanan. Kondisi itu dinilai menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur pendukung air bersih.

“Kendala terbesarnya biasanya soal lahan dan sumber air. Untuk pembangunan sistem air bersih, kami membutuhkan area tertentu di titik sumber maupun lokasi penampungan. Persoalannya, sebagian wilayah berada di kawasan HGU atau kawasan kehutanan,” ujar Decty, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, secara umum terdapat beberapa pola penyediaan air bersih yang selama ini diterapkan pemerintah, yakni sistem jaringan perpipaan, non-perpipaan seperti penampungan air hujan (PAH), sumur bor, hingga sistem hidran yang mengambil air dari sumber tertentu dan ditampung sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menggerakkan sistem air bersih di daerah tanpa listrik juga memiliki keterbatasan teknis.

Decty menyebut daya jangkau sistem tersebut maksimal hanya sekitar 150 meter dari sumber air sehingga tidak selalu cocok diterapkan di wilayah dengan kondisi geografis tertentu.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka berbagai opsi penanganan. Tim teknis akan melakukan tinjauan untuk memastikan metode distribusi air yang paling efektif sekaligus mempertimbangkan faktor biaya, akses, dan keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat.

“Kami belum bisa memutuskan sistemnya sekarang karena harus melihat kondisi lapangan terlebih dahulu. Setelah tim turun dan data terkumpul, baru bisa ditentukan langkah yang paling tepat,” ungkapnya. (Ta)

Bagikan

Subscribe to Our Channel