A-News.id, Tanjung Selor — Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen Tipa Padan mengakui keterwakilan penyandang disabilitas di pemerintahan Kaltara masih minim. Ia pun berjanji akan mendorong agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir di pemerintahan.
Menurut Yansen, berdasarkan data yang ada, jumlah penyandang disabilitas di Kaltara mencapai 800 orang. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang terlibat dalam pemerintahan.
Sesuai dengan undang –undang (UU) No. 8 pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sangat menekankan, agar ada kesamaan dan kesempatan dalam memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas, untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
“Saya belum melihat ada teman-teman disabilitas di pemerintahan. Sampai saat ini rasanya belum ada,” kata Yansen kepada A-News.Id, Senin (29/1).
Yansen mengatakan, peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarir di pemerintahan sebenarnya ada. Namun, untuk saat ini belum ada formasi khusus untuk penyandang disabilitas dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau ada formasi pasti kita dorong. Nah, untuk sementara formasi belum ada yang terbuka seperti yang sekarang,” kata Yansen.
Meskipun demikian, Yansen menegaskan bahwa Pemprov Kaltara terus berupaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Salah satunya dengan mendorong pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
“Mudah-mudahan peran gender khususnya disabilitas lebih baik sehingga indeks pembangunan manusia kaltara naik,” bebernya.
Kemudian, pria yang hobby menulis tersebut sangat senang dengan banyaknya agenda dan beberapa kegiatan yang melibatkan para disabilitas, mulai dari turnamen dan kelompok diskusi dimana mereka hadir membangun serta memberi motivasi kepada masyarakat.
“Mereka (Disabilitas) memiliki potensi yang a sangat besar, terutama yang bisa melukis dan menulis,” ujarnya.
Yansen juga berharap agar orang tua penyandang disabilitas tidak malu untuk menghadirkan anak-anaknya dalam berbagai kegiatan. Hal ini penting untuk membangun kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
“Agar kesetaraan dapat terbangun di bumi benuanta, jangan hanya berpikir pembangunan yang wah saja. Kita juga harus ingat dalam tatanan masyarakat Indonesia, ada yang bawa seperti mereka (disabilitas) harus punya akses peran dan karya,” kata Yansen.
Lalu, lanjut dia pihaknya juga mendorong sekolah luar biasa (SLB) dan lembaga sosial serta yang telah dilibatkan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Pemprov kaltara, sangat mendukung dan berupaya mewujudkan pembangunan Inklusif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. Terutama perempuan, disabilitas dan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran.
Akan tetapi, tidak semestinya harus duduk dipemerintahan saja. Namun, semua peran pembangunan dimasyarakat bisa dilakukan mulai sebagai pengerak membatik, kuliner dan lain-lain. Kesetaraan gender sangat penting dalam pembangunan sebab, hasil pembangunannya berdaya dan kreasi tinggi. (*/Lia)