Follow kami di google berita

SAMSUN JANJI UNGKAP MASALAH KISRUH GANTI RUGI WARGA SAMBOJA

ANews, Samarinda – Wakil Ketua Kaltim Muhammad Samsun menanggapi kisruh soal ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga di dua lokasi wilayah Samboja, Kukar yang terkena proyek jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Sedikitnya ada total 32 kepala keluarga yang terdiri dari warga di wilayah Sungai Merdeka, Samboja 10 kepala keluarga dan warga di wilayah Bukit Merdeka, Samboja sebanyak 22 kepala keluarga, yang hingga kini belum menerima ganti rugi dari proyek pembangunan tol Balsam di  kilo 38 dan kilo 54.

Untuk mensinkronkan aduan puluhan kepala keluarga tersebut, DPRD Kaltim, kata Samsun, telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, yaitu perwakilan warga, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Terkait masalah ganti rugi lahan di pintu keluar-masuk tol di kilo 38 Samboja, yaitu di wilayah Sungai Merdeka. Juga soal ganti rugi tanam tumbuh masyarakat di kilo 54, masih dalam wilayah tol juga. Masalahnya menurut warga, ada yang belum terselesaikan atau belum terbayar, sehingga masyarakat menuntut haknya. Maka itu kita kumpulkan perwakilan masyarakat, pihak terkait seperti BPN, Komisi I DPRD Kaltim, DPRD Kabupaten Kukar untuk berdiskusi bersama,” terangnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler. Kamis 4 Februari 2021.

Menurut politisi dari partai PDI-P ini, dari hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati akan ada pertemuan lanjutan pada tanggal 8 Februari 2021 mendatang untuk pembahasan lebih detail.

“Alhamdulillah kemarin sudah ada titik terang, akan ada pertemuan satu kali lagi Senin depan. Kita juga akan mengundang tim Satgas, yang sudah melakukan penyelesaian terhadap pembebasan lahan di awal,” ungkap Samsun.

“Kita minta datanya. Berapa yang sudah dibebaskan, kepada siapa saja yang sudah dibayar, apa alasannya, kenapa masih ada masyarakat yang merasa memiliki lahan tapi belum mendapatkan hak? Itu harus dikonfirmasi semua,” lanjutnya.

Samsun menduga, ada pembayaran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, ia menegaskan akan menyelesaikan masalah tersebut.

“Gini, sebagian sudah selesai. Bisa jadi pembayaran tidak tepat sasaran, ada yang belum terbayar. Nanti semua akan terungkap ketika data berbicara. Karena memang datanya harus bicara, kalau tidak, kita tidak akan bisa selesaikan ini. Jadi kita minta datanya secara riil, siapa saja, luas berapa, berapa haknya yang harus diterima. Mudah-mudahan tanggal 8 Februari nanti ada solusi,” pungkasnya. (Ris)

Bagikan

Subscribe to Our Channel