Anews.id, Samarinda – Puji Setyowati, selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengimbau kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim agar dapat mempercepat proses akreditasi fasilitas kesehatan di Kaltim seperti rumah sakit dan puskesmas. Ia menambahkan, akreditasi merupakan suatu hal yang vital dan harus dipenuhi.
Salah satu politisi dari Partai Demokrat tersebut menyatakan, sertifikasi memang seharusnya wajib dimiliki oleh satuan pelayanan dasar. Alasannya, karena akreditasi sangat berpengaruh dalam kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, sehingga di dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni,” ungkapnya.
Wanita berkacamata itu pun menerangkan bahwa akreditasi menjadi salah satu syarat dalam menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit.
Tetapi, ia pun mengingatkan kembali mengenai kondisi tenaga kesehatan (nakes). Penyediaan nakes pun tidak boleh ketinggalan dengan fasilitas kesehatan yang terlengkapi dengan alat pendukung yang canggih.
Puji menyebutkan bahwa dukungan pasti datang dari pihaknya terkait dengan proses akreditasi untuk fasilitas kesehatan di Kaltim. Bahkan sekaligus pengawasan terhadap perkembangan terbarunya.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” tambahnya.
Puji pun mengamati jumlah nakes yang ada di Samarinda, ia berpendapat bahwa penyebarannya masih belum dilakukan secara merata. Namun demikian, secara rasio memang sudah mencukupi. Tetapi, tetap belum merata khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kekurangan tenaga dokter spesialis.
“Kami harus dorong bagaimana dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” lanjut Puji.
Pemprov Kaltim diimbau agar untuk tetap mengoptimalkan anggaran dana khusus untuk sektor kesehatan. Puji pun beharap, perencanaan dapat dlaksanakan dengan matang. Sebagai contoh, berkenaan dengan pemetaan tenaga medis, sarana dan prasarana, hingga kompensasi bagi nakes yang berkerja.
“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutupnya. (adv)