TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mendorong perubahan pola kerja birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah adaptasi menghadapi tantangan keuangan daerah yang semakin berat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau menegaskan, transformasi digital menjadi salah satu solusi agar pelayanan publik tetap optimal meski anggaran pemerintah tahun depan diproyeksikan semakin terbatas.
“Kita berharap dengan teknologi yang semakin maju, sistem pemerintahan juga ikut berubah,” ujarnya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil kerja.
Ia menilai, di era digital saat ini pekerjaan tidak lagi selalu harus diselesaikan dari kantor, selama target dan pelayanan tetap berjalan maksimal.
“Sekarang di rumah saja sebenarnya bisa kerja. Yang penting pekerjaan selesai,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tetap membutuhkan pengawasan yang kuat, terutama soal kedisiplinan pegawai di masing-masing perangkat daerah.
Pengawasan internal, termasuk penerapan absensi elektronik, menjadi tanggung jawab kepala dinas masing-masing.
Di sisi lain, Sekda tak menampik tantangan fiskal daerah ke depan semakin berat. Porsi belanja pegawai terhadap APBD Berau pada 2027 diproyeksikan terus meningkat.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari perjalanan dinas hingga biaya operasional.
“Belanja pegawai sampai tahun depan tetap tinggi, sehingga efisiensi harus kita lakukan,” katanya.
Meski begitu, Pemkab Berau memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipotong.
“Pesan bupati jelas, jangan sampai TPP dipotong,” ujarnya.
Konsekuensinya, sejumlah kegiatan pemerintahan harus disesuaikan. Bahkan, tahun depan diperkirakan tidak banyak agenda besar yang bisa dilaksanakan.
“Tahun depan kegiatan besar kemungkinan tidak ada, melihat kondisi keuangan kita,” ungkapnya.
Meski anggaran semakin ketat dan tantangan ke depan makin berat, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kegiatan mungkin berkurang, tapi pelayanan harus tetap berjalan,” pungkasnya.(Akm)