A-News.id, Tanjung Redeb — DPRD Berau dan Yayasan Purna Bakti Praja Mandiri Batiwakkal kecewa atas ketidakhadiran PT Mineral Energi Ressorsce (MER) dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi di Kantor DPRD Berau, Selasa (12/7/2022).
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah mengatakan, PT MER harus bertanggung jawab atas tuntutan dari masyarakat. Terkhusus Yayasan Purnah Bakti Praja Mandiri Batiwakkal.
“Ya PT MER harus bertanggung jawab atas kerusakan yang dibuat. Apalagi, mereka kan juga sudah melakukan pertambangan batu bara di kawasan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat sudah seharusnya membantu Purna Bakti Praja.
“Kami punya nurani, maka kami akan membantu para orang tua kami untuk mendapatkan hak-hak nya,” tegasnya.
Lanjutnya, akan menjadwalkan kembali pertemuan serupa dengan mengundang PT MER. Dari surat yang dikirimkan PT MER, akan siap hadir pada tanggal 19 mendatang.
“Namun, itu bertepatan pada waktu kami reses. Semua anggota dewan tidak ada di kantor, jadi nanti dijadwalkan kembali,” ungkapnya.
Lanjutnya, ada tiga rumah yang rusak bahkan hilang akibat aktivitas yang dilakukan PT MER.
“Total sekira Rp 600 juta,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Purna Bakti Praja Mandiri Batiwakkal, Amir Asran mengatakan, pihaknya merasa dizolimi. Pasalnya, hak-hak pihaknya saat ini masih mengambang.
“DPRD sudah berupaya, tentu kami berterima kasih. Tinggal kami menunggu yang bertanggung jawab atas hak kami ini,” katanya.
Lanjutnya, perusahaan tersebut harus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sebanyak 3 rumah hancur akibat perbuatan perusahaan.
“Harus bertanggung jawab. Sampai kapan pun dan kemana pun akan kami tuntut,” tandasnya. (poh)