TANJUNG REDEB – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau belum bisa dianggap ringan. Di tengah kondisi cuaca yang berpotensi memicu kebakaran, pemerintah bersama TNI, Polri dan sejumlah instansi teknis mulai memperketat kesiapsiagaan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Lantai II BPBD Berau. Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari BPBD, Kodim 0902/Berau, Polres Berau, Disdamkarmat, Manggala Agni, Dinas Perkebunan, SAR hingga KPHP di berbagai wilayah Berau.
Dalam rapat tersebut, BMKG memaparkan kondisi cuaca dan perkembangan hotspot di Berau. Berdasarkan data yang dibahas, potensi terjadinya karhutla dalam tujuh hari ke depan masih berada pada kategori tinggi.
Sebaran hotspot juga masih berubah-ubah. Hingga pembaruan data, sebanyak 932 titik panas atau hotspot tedeteksi di sejumlah wilayah. Meski demikian, berdasarkan citra satelit 11 Agustus 2026 pukul 11.00 WITA, belum terlihat sebaran asap signifikan di wilayah Berau.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak ingin menunggu sampai kebakaran meluas. Pencegahan dan respons cepat menjadi perhatian utama, terlebih sejumlah wilayah memiliki keterbatasan akses dan sumber daya.
Dalam rapat, persoalan lapangan turut dipetakan. Mulai dari titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan akses armada, minimnya peralatan dan kendaraan, keterbatasan personel, hingga sulitnya mendapatkan sumber air di sejumlah lokasi.
Ancaman semakin kompleks ketika titik api muncul secara bersamaan di beberapa wilayah. Kondisi ini berpotensi membuat personel dan peralatan kewalahan jika tidak didukung koordinasi yang cepat.
Kabag Ops Polres Berau AKP Kasiyono menilai koordinasi menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk mempercepat respons, lintas instansi menyepakati pembentukan posko gabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Nanti perlu dibangun grup komunikasi bersama untuk mempercepat penyampaian informasi ketika ditemukan titik api,” tambahnya.
Strategi pencegahan juga diperkuat melalui patroli, pemantauan hotspot secara real-time, edukasi masyarakat, pengawasan pembukaan lahan serta pembangunan infrastruktur pembasahan di wilayah rawan.
“Dengan kondisi potensi karhutla yang masih tinggi, kesiapsiagaan kini menjadi pekerjaan bersama,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan setiap laporan titik api dapat segera diketahui, diteruskan dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (Akm)