A-News.id, Tanjung Redeb — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital based di Jakarta Barat, Senin (6/5). Artinya rumah sakit pendidikan akan berjalan beriringan dengan Fakultas Kedokteran (FK) untuk mencetak dokter spesialis. Hal itu dilakoni demi upaya pemenuhan dan pemerataan di daerah yang kekurangan dokter spesialis.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis RS pendidikan sebagai penyelenggara utama,” kata Jokowi dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti minimnya dokter spesialis di sejumlah wilayah Indonesia. Tak hanya itu, mereka tidak terdistribusi dengan baik, bahkan terhitung 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara secara kumulatif, Indonesia kekurangan 124 ribu dokter umum dan 29 ribu dokter spesialis. Rasio dokter Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Jokowi menyebut Indonesia berada di peringkat 147 dunia serta peringkat sembilan di ASEAN.
“Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” kata dia.
Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya saat melakukan inspeksi ke sejumlah faskes dalam enam bulan terakhir.
Saat berkunjung ke fasilitas kesehatan di daerah-daerah, Jokowi mengaku gembira melihat peralatan kesehatan yang memadai. Namun sayang, kata dia, saat ia menyambangi daerah kepulauan maupun daerah terpencil tak menemukan tenaga dokter spesialis.
“Selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada,” kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap Indonesia segera mampu memenuhi kebutuhan dokter di setiap faskes dan wilayah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program PPDS hospital based diharapkan dapat melahirkan dokter spesialis di Indonesia dengan waktu yang relatif cepat.
Budi menjelaskan pada program hospital based, Kemenkes melakukan upaya peningkatan produksi dokter spesialis, dengan lokasi pendidikan dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSP-PU).
Ia pun menargetkan lulusan program ini memiliki kualitas setara internasional. Mutu dan kualitas program hospital based juga dijanjikan sama dengan lulusan PPDS berbasis universitas alias university based.
“Kita melibatkan seluruh kolegium untuk membuat kurikulum, undang ekspert asing, membantu memperkaya kurikulum yang kita bikin,” ujar Budi.
Budi mengatakan program ini akan dilakukan secara gratis. Artinya calon dokter spesialis tidak perlu lagi membayar uang pangkal layaknya di university based. Bahkan, kata Budi, para calon dokter spesialis yang ikut PPDS hospital based itu akan mendapatkan upah yang layak.
Tak hanya itu, calon dokter spesialis yang masuk dalam program PPDS hospital based akan diberikan perlindungan kesehatan, hukum, dan akan dianggap setara.
“Sama dengan pendidikan dokter di dunia tidak usah bayar uang kuliah, mereka akan menjadi tenaga kontrak di RS, sehingga mendapatkan benefit yang normal seperti bekerja,” jelas Budi.
Peserta calon dokter spesialis yang mengikuti program ini nantinya akan diutamakan berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) atau di luar Pulau Jawa. Sehingga setelah lulus, mereka dapat mengabdi di daerah terpencil yang masih kekurangan dokter spesialis.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie mendukung penuh program pemerintah pusat, dengan adanya program ini diharapkan mampu memberikan penambahan dokter spesialis di Kabupaten Berau yang terbatas. Sementara ini, Pemkab Berau telah menyekolahkan dokter spesialis dengan memprioritaskan putra-putri daerah.
“Kita prioritaskan putra daerah. Data lengkap bisa ke Kabid SDK,” singkatnya. (yf)