ANEWS, Tanjung Redeb – Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Berau, menyempatkan diri untuk ikut hadir dalam rapat terbatas yang membahas terkait evaluasi Bankeu 2020 dan persiapan klarifikasi Bankeu Provinsi Kalimantan Timur 2021. Yang berlangsung di ruang rapat Kakaban, Setda Berau Jl APT Pranoto Kecamatan Tanjung Redeb Berau, Selasa (23/2/2021).
Putra daerah asli Bumi Batiwakkal itu, menyampaikan agar dalam pelaksanaannya,bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi bisa selalu diawasi, agar tepat guna dan sesuai dengan sasaran yang dicapai.
“Jangan sampai hanya ada proyek tapi sasarannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian tidak sesuai dengan kualitas, kita tekankan jangan hanya mengejar kuantitas semata tapi juga kualitas sehingga harus ada pengawasan yang ketat,” jelasnya.
Politisi partai Pohon Beringin (Golkar, red) tersebut, juga mengungkapkan kalau pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kaltim sebenarnya bisa disalurkan ke Berau.
“Tapi saya minta jangan takut untuk antensi atau memberi masukan kepada kami, dan masukan itu akan kami terima apa yang disarankan oleh pemerintah kabupaten termasuk di Berau ini,” ucapnya.
“Sinergitas antara pemerintah Provinsi jadi walaupun disini ada kewenangan misal tanggung jawab SMA atau SMK memang itu tanggung jawab provinsi tapi perlu diketahui Diknas Kabupaten Berau bisa melakukan impentarisasi, mencatat berapa lulusan SMP setiap setiap tahun yang akan duduk di bangku SMA atau SKM,” sebutnya.
Hal tersebut dimaksudkan Makmur, agar suatu saat semisal daya tampung tidak memenuhi maka pihak provinsi bisa segera memikirkan solusi.
“Sehingga ini harus ada sinergitas jangan ada kesan bahwa itu bukan kewenangan Pemda, tetapi bagaimanapun juga kepentingan masyarakat Berau adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
“Jadi perlu sinergitas sehingga keluhan masyarakat itu jangan sampai saling melempar tanggung jawab antara satu dengan lainnya itu tidak boleh, dan banyak hal perlu sinergitas terhadap masalah di Berau,” tuturnya.
Ketua DPRD Kaltim itu menambahkan agar pembangunan dari pokir atau Bankeu bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat banyak agar setiap pembangunan tidak ada yang saling mengklaim. Melainkan harus didukung bersama demi kemajuan masyarakat Kabupaten Berau yang lebih baik.(Mik)