Anews.id, Samarinda – Salehuddin, selaku Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim menyatakan bahwa pihaknya akan mencarikan cara sebagai upaya mengurangi angka putus sekolah di Kaltim. Misalnya, dengan cara melakukan evaluasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2016 yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan.
Ia mengungkapkan, masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Alasannya berbagai macam dan kebanyakan datang dari kalangan tidak mampu.
Sehingga, evaluasi terhadap Perda Nomor 16/2016 tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan dalam upaya mengurangi angka putus sekolah di Kaltim. Salehuddin selanjutnya menyatakan bahwa terdapat sejumlah hal yang akan dievaluasi dalam peraturan tersebut.
“Pertama, kita harus lakukan evaluasi. Salah satunya pada regulasi yang berlaku,” ungkapnya.
Salah satu politisi dari Fraksi Golkar tersebut menjelaskan, pihaknya akan merevisi dan mengubah jumlah persentase siswa kurang mampu yang mesti diterima di sebuah sekolah. Alasannya, karena berdasarkan pada peraturan tersebut hanya ada 20 persen jumlah anak kurang mampu yang mesti diterima dari total secara keseluruhan siswa di suatu sekolah.
“Tapi kita upayakan supaya bisa naik ke angka 30 persen. Sebab salah satu alasan putus sekolah itu karena faktor ekonomi,” tambahnya.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah sudah seharusnya diberikan akses dalam memperoleh pendidikan dasar hingga setinggi-tingginya. Hal tersebut pun patut menjadi bagian dari hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
Berdasarkan hal ini, Salehuddin mengimbau kepada Pemprov Kaltim agar dapat memastikan anak-anak di Kaltim tetap dapat bersekolah. Alasannya, karena salah satu tujuan dari Kaltim yaitu mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Kita mau, angka putus sekolah bisa terus turun. Meskipun secara bertahap,” tutupnya. (adv)