Anews.id, Samarinda – Ananda Emira Moeis, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengamini langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Kaltim saat ini, Akmal Malik dalam mengevaluasi dan memberikan peringatan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikarenakan realisasi capaian anggaran yang rendah.
Sebagai informasi, ada beberapa OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran masih berada di bawah 58 persen. Di samping mengevaluasi dan memberikan peringatan secara tertulis, Akmal Malik pun sempat menyatakan akan memberikan pendampingan atau coaching kepada OPD yang bersangkutan.
Wanita yang akrab dengan sapaan Nanda tersebut memberikan penjelasan, hal yang diambil oleh Akmal Malik sudah cukup benar. Tujuan dari diambilnya kebijakan ini tentu untuk memicu kinerja para OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Saya setuju Pj Gubernur beri rapor merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.
Terlebih lagi, nominal APBD Kaltim 2023 mencapai angka Rp 25,32 triliun. Berdasarkan jumlah anggaran dana tersebut, memang seharusnya para OPD dapat termotivasi dan lebih baik lagi kinerjanya.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp 25,32 Triliun. Itu angka luar biasa bagi provinsi ini,” ujar Nanda.
Ia kembali menegaskan bahwa APBD dengan jumlah besar tersebut harusnya dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Nanda memiliki harapan agar para OPD dapat menyadari akan pentingnya APBD dalam upaya mensejahterahkan masyarakat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya,” tutupnya. (adv)