TANJUNG REDEB – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan. Di tengah kondisi cuaca panas yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino, jumlah titik panas (hotspot) di Kaltim dilaporkan mencapai 277 titik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta seluruh unsur, termasuk perusahaan yang beroperasi di daerah, memperkuat kesiapsiagaan dan ikut terlibat dalam penanganan Karhutla.
Hal itu disampaikan Sri Juniarsih saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla bersama Forkopimda dan perwakilan perusahaan, Rabu (19/8/2026).
“Risiko Karhutla di tengah panas El Nino ini sangat tinggi. Baru saja kita lakukan pemadaman di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, dan beberapa titik lainnya. Kaltim saat ini dikepung 277 titik panas,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan Karhutla di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Selain lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri ketika kebakaran terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah.
Saat ini, sekitar 52 unit sarana pemadam tersebar di 13 kecamatan. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan luas wilayah yang memiliki potensi terdampak Karhutla.
“Termasuk persoalan sumber air dan keterbatasan BBM untuk operasional armada. Ini yang menjadi kendala tim di lapangan,” jelasnya.
Keterbatasan anggaran akibat efisiensi membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan lebih besar dari pihak swasta.
Sri Juniarsih pun secara terbuka meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Saya meminta, mengetuk hati, dan mengajak komitmen seluruh perusahaan untuk turun tangan. Bantuan personel, peralatan, hingga BBM sangat kami butuhkan untuk tim yang bekerja siang malam di lapangan,” tegasnya.
Ia juga meminta perusahaan tidak sekadar mengirim perwakilan, tetapi memastikan pihak yang hadir memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Komitmen tersebut nantinya disinergikan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Pemkab Berau, lanjutnya, akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang aktif membantu penanganan Karhutla. Sebaliknya, perusahaan yang lalai menjaga wilayah konsesinya dapat berhadapan dengan sanksi maupun proses penegakan hukum sesuai ketentuan.
Sri Juniarsih menegaskan, Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga roda perekonomian daerah.
Ia mengingatkan kembali kondisi pada 2019 ketika kabut asap sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Berau. Kondisi serupa dinilai dapat menjadi ancaman bagi pengembangan sektor pariwisata yang tengah didorong pemerintah daerah.
“Kita sedang bertransisi meningkatkan sektor pariwisata. Salah satu syarat utamanya adalah kelancaran penerbangan. Kalau Karhutla berulang pesawat tidak bisa mendarat, semua program pariwisata akan terkendala,” katanya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Berau telah menerbitkan SK Bupati Berau Nomor 301 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering. Selain itu, telah diterbitkan pula Himbauan Bupati Berau Nomor 300.2.3/587/BPBD tertanggal 11 Agustus 2026.
Kondisi tersebut juga berdampak pada agenda daerah. Pemkab Berau memutuskan membatalkan kegiatan Manuntung Jukung dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau demi menjaga situasi tetap kondusif.
Meski kegiatan ditiadakan, pendistribusian ikan tetap dilaksanakan ke 13 kecamatan untuk kemudian diolah masyarakat di rumah masing-masing.
Sri Juniarsih juga mengajak perusahaan untuk ikut berpartisipasi mendukung program tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman Karhutla. (Akm)
El Nino Picu Karhutla Berau, Bupati Todong Bantuan Perusahaan
