A-News.id, Tanjung Redeb – Bertempat di ruang rapat gabungan komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melalui Komisi 1 menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan masyarakat dan pemerintah kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Selasa (9/11/2021).
Rapat dengar pendapat tersebut untuk menindaklanjuti persoalan ganti rugi lahan masyarakat terkait masuknya aktivitas pertambangan oleh perusahaan PT Energi Persada Nusantara (EPN).
Hanya saja, rapat yang digelar sejak pukul 09.00 sampai dengan 12.00 Wita tersebut berakhir dengan ketidakpastian, sebab satupun pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat dengan alasan tengah berada di luar daerah.
Dengan situasi seperti itu, Kepala Kampung Sukan Tengah Bunyamin yang juga turut hadir dalam forum memastikan rapat akan kembali dijadwalkan ulang dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, sebagai pemerintah kampung Bunyamin juga menuturkan, perlu ada kejelasan kesepakatan harga ganti rugi yang sesuai.
“Tuntutan masyarakat Sukan Tengah pada intinya menuntut ganti rugi yang sewajarnya dan ini memang ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak kelompok, artinya kembali kepada kesepakatan,†ujarnya saat diwawancara seusai rapat.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Berau Peri Kombong, yang juga memimpin jalannya rapat menambahkan, bahwa harga ganti rugi yang ditawarkan pihak perusahaan dinilai memang sangat tidak masuk akal. Sebab tak hanya dari sisi lahan warga, persoalan lain seperti dampak kelestarian serta nilai ekonomis bagi masyarakat juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
“Artinya daerah kita ini kan mau akan kita wariskan kepada anak cucu kita, artinya kalau ganti ruginya hanya segitu, imbasnya juga ke ekonomi masyarakat,†kata politisi Gerinda tersebut.
“Kami minta kepada perusahaan agar memberikan sesuai dengan harapan masyarakat, karena mereka (masyarakat) akan kehilangan lahan berarti akan kehilangan sumber mata pencaharian,†sambungnya.
“Yang kedua lingkungan itu pasti rusak nanti, apakah itu masih bisa dikelola oleh anak cucu kita, nah itu yang kita khawatirkan,†kata Peri.
Pria kelahiran Nunukan itu juga menyinggung wacana pemerintah yang tak selaras dengan kondisi yan terjadi di Sukan Tengah tersebut. Katanya, aktivitas perusahaan tambang yang semakin marak sangat jauh dari rencana pemerintah untuk memajukan sektor pertanian dan perkebunan serta kinerja dalam hal pemberian izin mengenai tata ruang.
“Pemerintah kan sangat menekankan di bidang pertanian dan perkebunan, tapi kalau dipakai tambang semua disini kan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah,†tegasnya.
“Memang tata ruang ini yang perlu diperjelas dulu jangan ucuk-ucuk nanti masyarakat sudah membuka lahan tiba-tiba datang lagi izin masuk disitu, muncul lagi permasalahan seperti ini,†tandas Peri. (Mik)