TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dituding mengurusi persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (nakes) ikut bersuara terkait ricuhnya hal ini.
Dikonfirmasi Senin (3/11/2025) siang, Kepala Dinkes Berau Lamlay Sarie mengungkapkan jika hal ini sebelumnya sudah dibicarakan bersama beberapa perwakilan CPNS khususnya nakes, dan dinas terkait lainnya.
“Kami sudah mendengarkan permasalahan ini secara langsung dalam focus group discussion (FGD). Dan kuncinya itu sebenarnya ada pada dinas-dinas teknisnya,” ujarnya.
Bahkan, Lamlay mengungkap jika sudah ada undangan lanjutan dari Ombudsman pada Kamis besok, untuk datang ke Balikpapan membahas permasalahan TPP itu yang tidak sesuai dengan kelas jabatan.
“Kalau kami ini kan hanya pengguna ya, pengguna Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan ini. Kalau untuk masalah kelas jabatan yang TPPnya harus sesuai, itu bukan di Dinkes. Kalau kami pasti mendukung lah sesuai regulasi, kalau pokoknya sesuai regulasi kita dukung,” tambahnya.
Dijelaskannya pula, sesuai regulasinya dan memang hasil zoom pada Jumat lalu, pihak Ombudsman menghadirkan narasumber alih hukum dari Unmul. Dan memang rekomendasinya itu harus dibayarkan sesuai kelas jabatan.
“Kalau kami sih setuju ya. Sedangkan untuk masalah Perbup yang harus direvisi itu, ada di bagian hukum Setkab Berau. Artinya kita itu kan pasal per pasal. Memahami tentang pasal itu terlebih dahulu,” tutupnya.(ard)