A-News.id, Tanjung Selor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara kembali menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa desa di Kabupaten Nunukan dan Malinau masih mengalami kesulitan konektivitas.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah, menyuarakan keprihatinan ini dalam rapat paripurna pada Selasa (25/6). Ia menekankan urgensi pembangunan infrastruktur yang merata di Kaltara, terutama di daerah perbatasan seperti Krayan dan Long Nawang.
Andi Hamzah juga berharap agar penyusunan APBD 2025 memperhatikan catatan-catatan dari anggota dewan terkait pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menekankan pentingnya infrastruktur jalan dan konektivitas antar kawasan, serta fasilitas umum bagi masyarakat perbatasan.
“Infrastruktur jalan yang belum memadai akan berdampak pada anggaran pembangunan lainnya,” jelasnya. Ia mencontohkan pembangunan sekolah atau puskesmas yang akan terhambat jika tidak didukung oleh akses jalan yang baik.
Andi Hamzah juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Aksesibilitas yang mudah akan memudahkan masyarakat dalam membawa hasil pertanian, perkebunan, dan produk lokal lainnya ke luar daerah dengan biaya yang lebih murah.
“Daerah perbatasan seperti Krayan memiliki produk-produk unggulan yang diminati wisatawan, seperti beras, garam, kopi, dan nanas,” ungkapnya. Ia berharap pemerintah pusat dapat memaksimalkan pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan.(lia)