A-News.id, Tanjung Redeb – Lagi dan lagi, penggunaan alternatif pembayaran non tunai, dengan menggunakan Q-ris dikeluhkan. Salah satu yang mengeluhkan kebijakan itu adalah pedagang yang ada di BLU UPBU Kelas I Bandara Kalimarau.
Pedagang yang tidak ingin disebutkan identitasnya ini, menyebut, bahwa harusnya kebijakan itu tidak diambil. Lantaran membatasi kebebasan masyarakat dalam proses transaksi jual beli di Bandara Kalimarau. Ditegaskannya, bahwa penggunaan uang, tentunya sebagai alat transaksi jual beli.
“Tidak boleh dilarang orang belanja,” ujarnya.
Dirinya pun mempertanyakan, terkait dasar yang digunakan oleh pihak Bandara Kalimarau yang menetapkan penggunaan Q-ris sebagai satu-satunya alternatif pembayaran di Bandara Kalimarau.
“Ada aturan Undang-Undangnya kah? Tolong lebih jelas,” tegasnya.
Sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya ini, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat ancaman. Dimana, jika pihaknya menerima uang tunai, maka akan diputus kontrak.
“Kayak dia aja yang punya bandara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, sampai saat ini belum ada dikeluarkan secara tertulis aturan tersebut.
“Sampai saat ini memang belum ada hitam di atas putih untuk masalah penggunaan Q-ris itu,” jelasnya.
Lanjutnya, Kepala Bandara harus mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan.
“Tidak semua punya handpone android. 13 Kecamatan tidak semua handphonenya kaya kepala bandara. Tolong dipertimbangkan, bandara diluar belom ada bikin aturan seperti ini sampai mau putus kontrak, mending pertimbangkan aturan itu,” harapnya.
“Mending kepala bandara mencari solusi-solusi agar maskapai itu harga tiketnya turun, harga mereka terlampu tinggi dan bukan rahasia umum lagi. Yang harus dipertimbangkan gimana solusinya maskapai bisa datang lagi kalau perlu boing. Biar pasaran harga tiket bisa turun tidak monopoli seperti sekarang. Semua pihak percaya kepala bandara yang baru bisa selesaikan masalah ini biar cepat ada solusinya. Ini mendekati tahun politik, jangan sampai banyak yang memfaatkan momen,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BLU UPBU Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin mengatakan, bahwa pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang diambil merupakan hal biasa.
“Pro kontra itu hal yang lumrah, dan tentu kami maklumi,” ujarnya.
Dikatakannya, kebijakan memberlakukan metode pembayaran non tunai, adalah salah satu bagian pelaksanaan program penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat yang mana kita saat ini masuk dalam era Revolusi Industri 4.0 menuju Society 5.0.
Dimana, presiden menekankan agar digitalisasi administrasi pemerintahan bisa dilaksanakan.
Telebih lagi, dirinya sebagai Penyelenggara Bandara BLU memiliki peran dalam melakukan kreatifitas dibidang pelayanan dgn cara memgoptimalkan aset aset yang sdh idle dan inovasi pelayanan dibidang IT untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri yang mana hal ini akan kembali untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara.
“Kami ini BLU, tentunya berbicaranya bisnis to bisnis,” katanya.
Penggunaan Q-ris sebagai alat transaksi, adalah sebuah kebijakan baru. Dimana, kebijakan itu dinilai hampir serupa dengan penerapan E-Tol.
“Apakah ketika mau masuk jalan Tol itu bisa pakai cash? Tentu tidak kan. Lalu apakah ada masyarakat yang keberatan?” tanyanya.
Lebih lanjut lagi, dirinya mengungkapkan bahwa, BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau memerapkan hal tsb untuk memudahan dan mempercepat transaksi tanpa harus menunggu kembalian serta dari sisi keamanan juga sangat membantu karena dana transaksi langsung masuk ke rekening Bank yang bersangkutan dlm hal ini para pelaku usaha.
“Terkait kebijakan itu, kami lakukan sosialisasi selama 2 bulan,” ucapnya.
Ferdinan pun mengatakan, bahwa kebijakan yang diambil juga merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau, untuk mempertahankan predikat WBK yang sudah diraih dari Menpan RB.
“Dengan adanya digitalisasi, tentunya semua akan transparan dan akurat. Dan tentunya bisa menekan upaya KKN yang mungkin dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” sebutnya.
Dirinya pun berharap, agar kedepan bisa terjadi sinergi yang baik antara, masyarakat, pihaknya maupun komponen pendukung yang ada di Bandara Kalimarau. Salah satunya adalah pelaku usaha yang saat ini sedang berusaha di kawasan Bandara.
“Siapa yang dirugikan sih sebenarnya?, saya rasa pelaku usaha pun akan lebih aman ketika bertransaksi non tunai,” tandasnya. (Poh)