A-News.id, Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharno, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada. Sehingga program-program yang telah dicanangkan bisa berjalan sesuai harapan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Kemudian terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, Suharno mengatakan telah mendukung pemerintah Kabupaten Berau melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, Pemkab Berau perlu melakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah.
“Kami meminta kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin. Dengan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, maka kami mengimbau kepada seluruh OPD untuk memaksimalkan kinerja agar waktu dan serapan anggaran dapat terlaksana,” bebernya.
Dirinya pun mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal, dengan tetap memanfaatkan seluruh komponen sumber daya yang tersedia secara sinergi dan canggih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Terutama, pada DPUPR Berau dan OPD lain yang serapan anggarannya belum maksimal. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun,” tuturnya.
Karena itu, Suharno berharap setelah ditetapkan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat.
“Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau,” jelasnya.
“Harapan kami dengan disahkannya anggaran tahun 2024 ini, pemerintah segera dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan OPD dan pihak terkait,” imbuhnya. (ADV/to)