KPK Minta Seluruh Pemda Segera Selesaikan Aset Bersengketa

Foto: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)

Jakarta – Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar meminta keseriusan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani atau menertibkan aset-aset yang bermasalah. Lili mengatakan KPK pun ikut mendorong dalam penyelesaian aset pemda yang bersengketa dengan berbagai pihak ini.

“Kami berharap, pemda konsisten dalam melakukan penertiban dan penyelesaian aset bermasalah. KPK akan mendorong dan siap membantu Pemda dalam program penyelesaian aset bermasalah baik dengan sesama pemda, dengan pemerintah pusat, maupun dengan pihak lainnya,” kata Lili, dalam acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, di Gedung Pusat Pemkot Tangerang, Kamis, (26/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima hibah barang milik daerah (BMD) Pemkot Tangerang berupa 14 bidang tanah seluas total 20 ribu meter persegi senilai total Rp 2,28 miliar kepada Pemkab Tangerang. Selain itu juga dilakukan penandatanganan BAST jaringan perpipaan sepanjang 324 ribu meter dan 20.535 sambungan langganan milik Perumda Tirta Kerta Raharja kepada Perumda Tirta Benteng.

Pelaksanaan serah terima BMD ini bertujuan untuk pemindahtanganan BMD yang dilakukan melalui pola hibah antara Pemkot Tangerang kepada Pemkab Tangerang dengan dasar pertimbangan kewilayahan dan penggunaan. Pasalnya, sejak tahun 1999 hingga saat ini tanah tersebut berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan digunakan oleh Pemkab Tangerang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tangerang atas dukungannya dalam penyerahan aset kepada Perumda Tirta Benteng. Arief berharap penyerahan tanah tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik.

“Semoga BMD berupa tanah yang kami serahkan selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dan dilakukan pengamanan dan penggunaan dalam rangka pelayanan kepentingan umum dan tugas pemerintahan,” ujar Arief.

Selanjutnya, Arif juga kembali meminta bantuan KPK untuk dapat mendampingi penyelesaian jalan rusak di wilayahnya. Jalan itu diketahui berada di Jalan Perancis dan Jalan Juanda di sisi utara Kota Tangerang yang merupakan aset PT Angkasa Pura II.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang juga hadir turut mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan KPK selama ini dalam penyelesaian serah terima aset ini. Dia berharap aset-aset bermasalah segera cepat dengan selesai.

“Pelan-pelan kami berdua dengan pak Walikota mencoba membenahi aset daerah. Kami berharap KPK juga membantu terkait aset Puspem Kabupaten Tangerang bermasalah,” kata Zaki.

Lebih lanjut, Lili mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa aset antar pemda merupakan hal yang biasa di lingkungan pemda di seluruh Indonesia, yang umumnya merupakan dampak dari pemekaran wilayah. Lili juga mengatakan bahwa sengketa aset pemekaran belum selesai meskipun sudah puluhan tahun peristiwa pemekaran terjadi. Dengan itu, Lili menegaskan pentingnya konsistensi pemda untuk membenahi tata kelola aset untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

“Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan pemanfaatan, pencatatan dan pemeliharaan aset daerah. Fokus kami adalah untuk menertibkan dan menyelamatkan aset pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

sumber : Azhar Bagas Ramadhan – detikNews

Bagikan