JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini sedang mempersiapkan lahan seluas 87 ribu hektare yang akan dipergunakan sebagai kawasan preservasi orangutan. Lahan ini disiapkan di Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat perlindungan habitat satwa endemik Indonesia.
“Jadi ini sudah berproses, dan saya juga sampaikan bahwa ini sudah berproses panjang. Kalau tidak salah, daerah preservasi yang (melibatkan) multistakeholder ini (seluas) 87 ribu hektare,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (13/7).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga segera menerbitkan surat dukungan terhadap upaya konservasi orangutan yang diinisiasi bersama berbagai pihak, sekaligus menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Kelompok Kerja Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan. Seluruh proses telah berjalan cukup panjang dan kini tinggal menuntaskan tahapan administrasi.
“Sekarang sudah pada tahap akhir, nanti saya akan mengeluarkan surat dukungan upaya konservasi orangutan dan perlindungan habitat oleh Conservation Action Network (CAN). Lalu SK Pembentukan Kelompok Kerja Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan. Insya Allah dalam satu-dua hari ini selesai,” tegasnya.
Pembentukan kawasan preservasi menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan habitat orangutan melalui kolaborasi pemerintah, organisasi konservasi, serta para pemegang izin usaha di kawasan tersebut. Kawasan preservasi tersebut, akan menjadi koridor satwa yang menghubungkan habitat orangutan di bentang alam Lanskap Keraitan.
Supaya apa yang selama ini dilihat, ada orangutan yang keleleran di daerah-daerah tambang, sekarang juga anak bayi orangutan, nanti bisa diselamatkan lebih banyak lagi bayi orangutan dengan membentuk daerah preservasi seperti yang diajukan.
Pihaknya memastikan memantau perkembangan kawasan preservasi ini secara intens dengan Conservation Action Network (CAN) yang bertugas di lapangan dan telah menandatangani kesepakatan untuk mendukung pembentukan kawasan preservasi. (*)