A-News.id, Tanjung Selor — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tengah berupaya melakukan percepatan, menuju model pertumbuhan ekonomi atau lebih dikenal pertumbuhan hijau (Green Growth).
PLT Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda- Litbang) Kaltara Bertius menjelaskan, Kaltara membutuhkan bantuan GGGI guna melanjutkan pemulihan (Restorasi) yang sudah berjalan, namun dikarenakan pergantian personil GGGI untuk kawasan asia. Sehingga, harus dilanjutkan dan kembali dilaksanakan.
“Nantinya, untuk mendukung green growth di Kaltara ini akan ada dua OPD lagi yang akan terlibat. Yakni, Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) Kaltara lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sebelumnya, sudah ada Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi, patner lama,” sebut Bertius.
Kemudian, dikatakan dia Bappeda Kaltara akan membangun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah periode 2025-2045 yang akan kolaborakasi dengan GGGI baik dari sisi pemikiran dan penganggaran.
“ Mudah-mudahan bisa maksimal kita lakukan,” harapnya.
Sebagai informasi, DLH telah menyusun kajian lingkungkan hidup strategis dan sudah dapat jawaban dari GGGI bagian yang akan mereka lakukan pendampingan.
Bahkan, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan gambut yang akan menjadi fokus pada empat desa.
“ Mereka ini, ingin lakukan Green Growth itu sampai tingkat desa. Desa tersebut, antara lain Salimbatu, Sekatak, Sekatak Bengara dan Liagu,” terangnya.
Sementara ditempat yang sama, Country Resprensentative Jaeseung (Jason) Lee menambahkan, program GGGI sudah berlangsung di Kaltara sejak 2020.
“Komitmen kami mendukung kebijakan pertumbuhan hijau, yang merupakan implementasi proyek landscape berkelanjutan. Dan kami sekarang menjajaki proyek baru yang akan mendukung juga solusi berbasis ekosistem dan natural,” terangnya jason.
Dikatakan jason, projek yang dilakukan pihaknya akan dilakukan selama lima tahun kedepan, dan masih dalam penjajakan yang didukung Negara Canada.
“Kita harap tidak hanya sektor landscape berkelanjutan saja, tetapi kami juga mendukung proyek renoble energi, energi berkelanjutan dan pembangunan kota hijau termasuk dalamnya ada persampahan, kendaraan elektrik bisa didukung kedepannya,” harapnya.
Kemudian, diakuinya dalam projeknya hanya dilandscape saja. Sehingga, kedepan akan berupaya mendukung yang lebih luas. Kehadirian GGGI di Kaltara, kata Jason untuk menjawab kebutuhan pemerintah. Mulai pemerintah Nasional hingga Provinsi. Bahkan, kedepan akan dikosultasikan seblum dimulai.
Hal sama disampaikan, Provincial Program Strategist Chris Bannett yang membenarkan, di Kaltara ada tiga desa yang akan jadi fokus dan ditambah satu desa yang akan ikut belajar dengan tiga desa.
Diperkirakan, proses restorasi akan sesuai harapan dan hanya memakan waktu hanya 5 tahun. Jason pun sangat optimis, sebab sudah berdasarkan studi dan berhasil dilaksanakan dibeberapa daerah di pulau jawa, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Aceh.
“Prinsipnya restorasi ini bertujuan, supaya pasang surut diarea tambak dapat bereaksi dan dirasakan. Jadi, jangan terisolir satu tambak saja. Ya, kalau begitukan udang dan ikan dapat kembali,” ungkapnya.
Jika, dari sepertiga dari kolam tambak dijadikan mangrove itu akan jadi sumber kepiting. Semestinya, lanjut jason akan ini berhasil dan tidak memaksa siapa-siapa tapi keuntungan akan lebih tinggi dan merangsang pemilik tambak untuk ikut proses restorasi berbasis ekosistem.
Kemudian, sekitar 8000 ribu hektar dari kempat yang akan direncanakan di restorasi. Di tahap fase awal pihaknya tengah melakukan kesiapan, menyusun suatu projek implementasi (Plan) dengan menunggu persetujuan donor Canada maupun Kementrian KLHK.
“Targetnya 2023 empat desa sudah bisa berjalan,” pintanya.
Lebih lanjut, jason mengungkapnya terpilihnya tiga desa telah melalui beberapa tahap yang tertib dan sistematis. sebelumnya terdapat 23 desa, lalu penilaian menjadi 8 desa dan terakhir dipilih tiga desa sesuai dengan keputusan badan restorasi gambut dan mangrove. (*/Lia)