A-News.id, Tanjung Selor – Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto pada Rabu (7/2) di Kalimantan Utara dimulai dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Tarakan, dan terakhir Nunukan.
Saat dijumpai usai melakukan pertemuan dengan Bupati Bulungan, kepada awak media, pria yang dilantik pada 17 November 2021 oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala BNPB mengatakan, kehadiran pihaknya di bumi tenguyun melihat langsung bagaimana kesiapan pemerintah daerah (Pemda) menghadapi situasi bencana alam yang akan terjadi pada 2024.
Mengingat bahayanya bencana alam yang kerap terjadi di beberapa daerah khususnya di Kaltara dan salah satunya di Bulungan.
“Ini instruksi presiden kita, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah daerah (Pemda),” tukasnya.
Dalam menghadapi cuaca ekstrem di setiap awal tahun seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, lanjut dia, perlu dilakukan antisipasi terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Meskipun status kerawanan Kaltara dilevel menengah, namun disampaikan dia, berdasarkan data BNPB, bencana banjir nomor 1 yang kerap terjadi, salah satunya di Bulungan.
Sehingga, pihaknya bersepakat meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan juga membantu perlengkapan serta dana anggaran bagi Pemda.
“Jadi kalau ada bencana alam yang terjadi, Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu siap untuk turun kelapangan memberikan pertolongan. Ya, kita tekan seminimal mungkin,” tuturnya.
Kemudian, sangat perlu persiapan pasca terjadi bencana guna memahami lebih dalam. “Kita ingin mereka (Pemda) sudah mulai merencanakan apa yang diajukan Pemerintah pusat guna menangani pasca bencana,” pintanya.
Perencanaan kesiapan tersebut, tambah dia, tidak serta merta untuk tahun 2024 saja. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang karena bencana alam tidak akan hilang dari negara Indonesia.
“Bencana ini sering terjadi berulang-ulang,” jelasnya.
Terhadap kesepakatan anggaran yang diusulkan dalam kesiapsiagaan, pihaknya sedang menunggu dari setiap Pemda yang ada di Kaltara.
“Untuk anggaran pasca bencana, itu tergantung Pemda kabupatennya saja yang mengajukan dan menyusun perencanaan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mengakui, pihaknya memiliki beberapa usulan. Mulai dari usulan pembangunan jembatan dan sedimentasi sungai Kayan yang menjadi masalah krusial.
“Ini berpotensi mengganggu aktivitas sungai Kayan Tanjung Selor menuju Kota Tarakan,” jelasnya.
Sama halnya dengan Wakil Bupati Ingkong Ala, yang ditunjuk sebagai ketua tim lintas perangkat daerah menambahkan ada beberapa penanganan bencana yang akan masuk kategori cukup tinggi di Bulungan.
Bencana alam tersebut mengganggu akses masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas.
“Masyarakat di tiga daerah ini kerap mengeluhkan jika ada bencana alam (banjir). Jadi, kita ini ada pembangunan jembatan kayu sepanjang jalan dari Peso hingga Kecamatan Tanjung Selor,” pintanya.
Akibat bencana banjir, lanjut dia, berdampak kepada roda perekonomian masyarakat yang ada di tiga kecamatan. Jika tidak dibendung, akan longsor terus dan termasuk pemukiman masyarakat.
Namun, menjadi kabar gembira bagi masyarakat pada 2024 karena BNPB siap membantu dengan teknis terkait.
“Realisasi usulan ini juga akan dilakukan di 2024 dan ada tiga jembatan yang masuk usulan, yaitu jembatan di desa Long Lembu, Long Sam, dan Antutan,” tutupnya. (*/Lia)