A-News.id, Tanjung Redeb — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penghentian itu pun sebelumnya telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).
Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.
Arief mengatakan, instruksi penyetopan sementara ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tidak terjadi polemik bantuan beras beras dipolitisasi.
“Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi,” ujarnya.
“Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini,” jelas Arief.
Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog yang menyampaikan, demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara, dalam rentang waktu 8-14 Februari di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara, serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
“Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan,” tegas Arief.
“Sebenarnya program seperti ini memang sudah ada sejak dulu, hanya saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain. Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan. Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik,” lanjutnya.
Untuk diketahui, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang. (*cnbc)