A-News.id, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) mengukuhkan sekaligus melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Kalimantan Timur (Kaltim) Masa Bakti Tahun 2023 -2028, pada Sabtu (29/10/2023).
Pengukuhan dan Pelantikan itu sesuai dengan Surat Keputusan DPP Asdeki yang ditandatangani Ari Karistianto selaku Ketua Umum DPP Asdeki dan Khairul Mahalli Sekertaris Jenderal Asdeki.
Dalam paparannya pada kesempatan itu, Sekjen Asdeki, Khairul Mahalli menyampaikan, mengenai eksistensi kegiatan perusahaan depo kontainer di Indonesia.
Khairul menegaskan, Asdeki adalah Asosiasi dibawah binaan Kementerian Perhubungan RI yang secara Legalitas Pendiriannya telah diakui dalam Permenhub No. KP. 705 Tahun 2014 tentang Asdeki.
“Selama ini eksistensi Asdeki sebagai mitra Pemerintah berperan aktif dalam menyusun beberapa Peraturan sehingga tercipta suasana iklim usaha yang kondusif dalam melaksanakan kelancaran arus barang atau kontainer,” ujarnya.
Khairul mengungkapkan, adapun dasar Hukum Penyelenggaraan Usaha Depo Peti Kemas merujuk pada KM 47 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, PM 83 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dan PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Dia mengatakan, dengan dikukuhkannya DPW Asdeki Kalimantan Timur, untuk Wilayah Asdeki sekarang berada di 9 wilayah yakni meliputi DPW Sumatera Utara, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW DKI Jakarta, DPW Jawa Tengah, DPW Jawa Timur, DPW Sulawesi Selatan dan DPW Kepulauan Riau.
“Dengan jumlah tersebut sudah menguasai lebih dari 75% pergerakan kontainer di Indonesia terutama di pelabuhan besar,” ucapnya.
Khairul menambahkan, eksistensi Asdeki sebagai mitra Pemerintah (KP 705 tahun 2014) selama ini telah berperan aktif dalam menyusun beberapa Peraturan sehingga tercipta suasana iklim usaha yang kondusif dalam melaksanakan kelancaran arus barang (kontainer).
Bahkan, imbuhnya, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, Asdeki mendukung pengaturan secara tegas terhadap penyelenggara depo peti kemas yang tidak memiliki izin usaha depo (SIUDPK/OSS) agar lebih tercipta sistem usaha yang lebih kompetitif dan sehat.
Kembangkan Platform
Khairul menegaskan, Asdeki juga melakukan pengembangan platform sistem depo kontainer yang tepat, dengan melibatkan semua anggota yang akan bermuara kepada keseragaman prosedur dan kualitas, baik dalam hal SDM, maupun dalam standar pelayanan depo kontainer.
“Hal itu mengingat peluang dan tantangan bisnis logistik kedepan perlu disikapi bersama. Karenanya diperlukan sinergisitas sesama pengusaha depo kontainer guna menghadapi tantangan persaingan global tersebut,” ucap Khairul.
Sesuai dengan regulasi yang ada yakni PM 59 Thn 2021,kegiatan Usaha Depo Petikemas mencakup : penyimpanan dan/ atau penumpukan petikemas, pembersihan atau pencucian, perawatan dan perbaikan petikemas, pemuatan dan pembongkaran barang dalam kontainer yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang atau less than container load cargo.
Adapun kegiatan lainnya meliputi; pemindahan, pengaturan atau angsur, penataan, lift on lift off, pelaksanaan survei, pengemasan, pelabelan, pengikatan/pelepasan, pemeriksaan fisik barang, penerimaan, penyampaian dan tempat penimbunan untuk depo petikemas dalam pengawasan kepabeanan.(*)
Susunan DPW Asdeki Kalimantan Timur Masa Bakti Tahun 2023 -2028
Dewan Penasehat :
Kepala Kantor Dinas Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-I Samarinda
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-I Balikpapan
Abdurrahman
Mohamad Gobel, SH, CPFF
Hartopo Sulistio
Ketua : Nuhgrahi Mawan
Sekretaris : Arief Hidayat
Bendahara : Fery Hayadi
Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Ketua : Hartono Laij
Anggota : Donni Kurniawan, Alfadilla
Bidang Multimoda
Ketua : Agus Wiyanto
Anggota : Imam Fauzi, Ariffudin
Bidang Kepelabuhanan dan Tarif
Ketua : Soni Andriyanur
Anggota : Sulaiman, Awalin Insani Tayib
Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Diklat
Ketua : Welly Wiyono
Anggota : Dedy Irawan, Pratiwi