ANEWS, Berau – Berkembangnya wacana Berau bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara cukup meluas sampai ke beberapa tokoh masyarakat dan tokoh politik di Kabupaten Berau.
Seperti yang disampaikan Abdul Waris, Anggota DPRD Berau dari Fraksi Partai Demokrat, yang lebih dikenal kaum milenal Berau sebagai tokoh pemuda smart, yang mengatakan bahwa pernyataan beberapa tokoh terkait gabung ke Kaltara itu merupakan ide mundur 10 tahun lalu.
“Pernyataan beberapa tokoh terkait gabung ke Kaltara, itu ide mundur 10 tahun lalu,†kata Waris.
Ditambahkan Waris, penggabungan atau pemisahan suatu daerah perlu kajian secara historis, sosiologis, politik dan ekonomis.
Secara historis lanjut Dia, perlu pendalaman lagi, kuat mana hubungan Raja Gunung Tabur/ Sambaliung dengan Raja Bulungan dengan Raja Kutai Kartangera yg merupakan embrio Kaltim.
“Kalau secara sosiologis munurut saya kultur masyarakat Kaltara dan Kaltim kurang lebih sama ,baik dari segi agama, suku dan kehidupan budayanya,†imbuh Waris.
Sementara, secara ekonomis harus diakui lebih menguntungkn gabung dengan Kaltim, APBD misalkan Kaltara APBD-nya Rp. 3 Triliun, sedangkan Kaltim itu sektar Rp. 10 Triliun.
Ini mempengaruhi bagi hasil pajak yang kita dapat sekitar Rp. 180 Milyar di tambah lagi bantuan keuangan setiap tahun kita dapat hampir Rp. 200 milyar, artinya dari Provinsi Kaltim yang masuk dalam APBD Berau sekitar Rp. 300-500 Miliyar,
Kalau kita lihat APBD Kaltara yang kecil bagi hasil pajak ke kabupaten/kota juga kecil, bahkan bantuan keuangan ke kabupaten/kota hanya berkisar Rp. 20-30 milyar pertahun. Belum lagi isu ekonomis yang lain misal soal pariwisata, pertanian dan perdagangan.
Secara politik memang dulu kita gabung ke Kaltara dengan catatan jadi ibu kota, tapi ternyata tidak, dan isu Kaltara yang perbatasan akan menjadi perhatian pemerintah pusat bisa diimbangi isu Kaltim yang akan menjadi IKN.
“Artinya kalau bicara perhatian pusat menurut saya kedepan kurang lebih aja, katanya.
Yang menarik secara politik posisi tawar Berau di Kaltim masih lemah, salah satu contoh pembagian bantuan keuangan yang masuk ranah politik-ekonomis karena dibahas di DPRD Provinsi Kaltim, Berau kalah dengan Paser yang dapat hampirRp. 1/2 T, padahal berau punya Ketua DPRD, Kab. Paser tidak, Â tapi perwakilannya banyak yg duduk di Karang Paci (DPRD Kaltim-red)
Artinya kedepan perlu banyak orang dari Berau yang duduk di DPRD Prov. Kaltim, dari 12 kursi, hanya satu orang Berau, sisanya banyak Kutim, dan Bontang.
Untuk menaikkan posisi tawar Berau di Kaltim ke depan harus banyak orang Berau yang duduk di Karang Paci (DPRD Kaltim), bahkan kalau bisa 2024 Gubernurnya dari Berau, tegas Waris.
“Jadi ga perlu gabung ke Kaltara,” pungkasnya. (yud)