ANEWS, Berau – DPRD Berau mengajukan permohonan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur agar Bappeda Kaltim dapat memasukkan pos anggaran penanganan abrasi pantai di Pulau Derawan yang semakin memprihatinkan dan untuk pembangunan pelabuhan Pulau Derawan. Hal itu disampaikan DPRD Berau, (16/6) yang diwakili Ahmad Rifai, Wakil Ketua DPRD Berau didampingi H. Saga, Anggota Banggar DPRD Berau dari Fraksi PPP dan dari instansi DLHK serta  Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
Kunjungan kerja yang dilakukan jajaran Pemkab Berau itu merupakan koordinasi DPRD Berau Terkait Penanganan Abrasi Pantai Derawan dan pembangunan Pelabuhan Pulaua Derawan dengan Bappeda Provinsi Kaltim agar penanganan abrasi Pulau Derawan dapat menjadi Prioritas Utama Kementerian PU di Tahun 2021.
Seperti diketahui bahwa kewenangan dalam penanganan abrasi khususnya di kepulauan Derawan, merupakan kewenangan pemerintah pusat, oleh karenanya DPRD Berau melakukan koordinasi kepada Bappeda Provinsi Kaltim agar penanggaran penanganan abrasi di Pulau Derawan dapat dimasukkan dalam perencanaan di tahun 2021 ini sehingga pekerjaannya dapat dilakukan pada tahun 2022 nanti,
Selain itu rencana pembangunan Pelabuhan Derawan juga turut diajukan agar dapat direalisasikan pembangunannya pada tahun 2022.
Disamping karena keterbatasan keuangan di masa pandemi ini, DPRD Berau juga berharap penanganan abrasi dan pembangunan di Pulau Derawan memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga diajukan pengusulan ke Bappeda Provinsi Kaltim untuk dapat menganggarkannya. Juga karena penanganan khusus pulau Derawan dan pulau-pulau terluar lainnya merupakan di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. (yud)