Follow kami di google berita

Sosialisasi Pilkakam Serentak

Gamalis

ANews, Tanjung Redeb – Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Kampung (DPMK) Berau gelar sosialisasi pemilihan kepala kampung serentak, di ruang rapat Sangalaki kantor Bupati Berau, Senin (21/6/2021).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Berau Gamalis itu diikuti oleh 28 kampung yang akan melaksanakan pemilihan termasuk ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Berau tahun 2021.

Dalam laporannya, DPMK, pemilihan serentak ini tersebar di sembilan kecamatan. Dengan pembagian, Kecamatan Kelay 2 kampung, Segah 2 kampung, Gunung Tabur 6 kampung, Maratua 2 kampung, Sambaliung 5 kampung, Biatan 4 kampung, Talisayan 3 kampung, Batu Putih 2 kampung, dan Biduk-biduk 2 kampung.

“Sosialisasi ini akan disampaikan kebijakan Pemkab Berau dalam Pilkakam, pencegahan money politik, pelaksanaan Pilkakam di masa Pandemi, tahapan Pilkakam, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kampung,” ujar Kepala DPMK Berau Ilyas Natsir.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau Gamalis menjelaskan, sebagian besar aparatur pemerintahan desa di Indonesia, otonomi desa adalah salah satu peluang baru yang dapat membuka kreativitas bagi seluruh aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

“Kemudian dari sisi masyarakat poin pentingnya, dalam era ekonomi pemerintahan desa semakin transparansi baik dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa,” jelasnya.

Saat ini desa merupakan daerah istimewa dengan otonomi desa. Hal ini pun berdampak dalam pelayanan publik dengan memperpendek alur birokrasi.

“Dengan segala kepentingan tersebut sehingga diperlukan sumber daya manusia di pemerintahan kampung yang unggul dan profesional. Karena saat ini tugas kepala desa mirip dengan kepala daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu Gamalis juga mengingatkan agar pelaksanaan Pilkakam bisa dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan. Mulai dari tahapan awal hingga penerapan nantinya.

“Antisipasi kluster baru, tidak fokus pada mekanisme dan regulasi tapi moralitas dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (mik)

Bagikan

Subscribe to Our Channel