ANews, Samarinda -Anggota Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni ikut bersuara terkait maraknya wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang terjadi di Kalimantan Timur.
Menurutnya, dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa daerah di Kaltim yang termasuk daerah yang juga mengajukan DOB, dia menilai, secara pribadi masyarakat tidak terlalu memahami apa itu pemekaran wilayah atau DOB. Yang diinginkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke daerah, termasuk dengan fasilitasnya. Baik itu kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
“Selama ini saya ke masyarakat langsung, seperti ke Maramuntai, Marangkayu dan daerah-daerah titik pemekaran daerah yang direncanakan. Kalau masyarakat secara pribadi tidak terlalu memahami apa itu pemekaran DOB. Tapi yang mereka pikirkan, bagaimana infrastruktur baik, pendidikan mereka bagus, kesehatan jadi lebih baik, pemenuhan air bersih. Jadi lebih ke sana. Kalau masalah pemekaran saja saya lihat mereka ikut arus saja,” terangnya saat menggelar buka puasa bersama awak media, Jum’at 23 April 2021.
“Kalau dimekarkan, Alhamdulillah. Artinya daerah mereka juga bisa akan berkembang. Tujuan pemekaran adalah mempercepat pembangunan,” timpalnya.
Kendati demikian, Aji Mirni Mawarni juga mengingatkan, selama moratorium pemekaran daerah belum dicabut oleh presiden, maka tidak akan dilakukan pemekaran. Dan kalau memang nantinya moratorium tersebut dicabut, maka yang akan mendapatkan prioritas adalah pemekaran provinsi.
“Selama moratorium dari presiden belum dicabut, maka tidak ada pemekaran. Kalau pun nanti dicabut, yang utama di level provinsi baru ke kabupaten/kota juga ada. Karena yang mengusulkan itu ada 300 lebih, tidak mungkin dipenuhi semua oleh pemerintah secara 100 persen,” bebernya.
Dia melanjutkan, sebelum benar-benar mencabut atau jika memang mencabut moratorium pemekaran daerah, maka pemerintah akan melakukan analisa mendalam terkait DOB yabg diusulkan tersebut. Aji Mirni Mawarni menyebut, yang ia ketahui ada 6 hingga provinsi di Indonesia yang mengajukan DOB.
“Artinya perjuangan pemekaran kabupaten/kota tidak ada. Saya yakin pemerintah juga akan berusaha memperbaiki sistem Infrastruktur daerah, karena biaya pemekaran ini mungkin jauh lebih besar daripada biaya infrastruktur,” kata Aji Mirni Mawarni.
Dirinya sendiri sebagai anggota DPD RI mendukung wacana DOB tersebut.
“Saya selama itu ada keuntungan kesejahteraan bagi masyarakat, kita dukung,” tutupnya. (Ris)