A-News.id, Sambaliung — Sebuah ambulans pengangkut jenazah dikabarkan terjebak dan ambles di Jalan Kemakmuran, Sungai Buntu, Limunjan RT 20, Kelurahan Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Akibatnya, jenazah terpaksa diturunkan dari ambulans dan digotong oleh warga menuju tempat pemakaman.
Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menjelaskan bahwa masalah ini sudah langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
“Itu yang jalan Limunjan sudah langsung saya koordinasikan dengan dinas terkait,” ungkap Sri saat ditemui media, Kamis (18/4/2024).
Berdasarkan hasil koordinasi, lanjut Sri, jalan rusak yang menghambat ambulans tersebut masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK). Oleh karena itu, Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti lebih lanjut.
Meskipun demikian, Sri menegaskan bahwa Pemkab Berau akan segera menangani perbaikan jalan tersebut untuk meminimalisir kerusakan.
“Untuk meminimalisir kerusakan jalan itu, kami bisa lakukan dengan mengerahkan tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC),” bebernya dikutip dari zona.my.id.
Sri juga menekankan bahwa kerusakan jalan di hampir semua kelurahan atau kampung harus menjadi perhatian bersama, termasuk ketua RT, lurah, dan kepala kampung, selain dinas terkait.
“Rasa-rasanya saya selalu terbuka dengan kepala kampung, dengan RT yang mau berkomunikasi. Karena khawatir ada kampung atau desa-desa yang belum terjangkau oleh kami,” sambungnya.
“Nah di situlah fungsinya RT, di situlah fungsinya kepala kampung untuk selalu berkomunikasi dengan kami berkaitan dengan kerusakan jalan, untuk bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sri mengajak semua kepala kampung dan RT untuk terbuka menyampaikan segala hal yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan untuk peningkatan jalan.
“Kami harapkan berupa proposal. Nah proposal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peningkatan jalan, apakah jalan umum, jalan tani, dan sebagainya,” tegasnya.
Terkait masalah KBK yang menghambat pembangunan jalan di daerah, Sri mengatakan bahwa hal tersebut akan segera dikomunikasikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kami selalu komunikasikan itu. Tapi memang kadang masyarakat tidak sabar. Ketika rusak langsung mau diperbaiki. Padahal semua itu harus kita lakukan berdasarkan regulasi yang ada,” pungkasnya. (yf/adv)