Cegah Data “Hidup” Warga Wafat, Genjot Validasi Lewat Inovasi Plakat RT
TANJUNG REDEB – Keakuratan data kependudukan memegang peranan krusial tidak hanya dalam pelayanan publik sehari-hari, tetapi juga dalam perhelatan besar seperti pemilu dan penyaluran bantuan pemerintah.
Namun, salah satu persoalan klasik yang kerap ditemui adalah masih tercantumnya data warga yang telah meninggal dunia, baik yang wafat setahun lalu maupun belasan tahun silam, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal tersebut diungkapkan Kadisdukcapil Berau, David Pamudji, dalam pemaparan program layanan kependudukan, di mana ketidakvalidan data kematian yang berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dari pemerintah, baik tunai maupun non-tunai.
“Data yang tidak update juga berpotensi menimbulkan kendala administratif bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkapnya, di ruang rapat lantai II Disdukcapil Berau, Rabu (11/11).
Akta kematian memiliki fungsi vital bagi masyarakat, di antaranya untuk pengurusan hak waris, klaim asuransi, serta penataan data sosial lainnya.
Guna memastikan data kematian menjadi jauh lebih valid dan mutakhir, Disdukcapil Berau menginisiasi pilot project inovasi Pelayanan Akta Kematian Terpadu Melalui Ketua RT (Plakat RT).
“Program ini diuji coba di Kelurahan Karang Ambon, dengan menggandeng seluruh ketua RT setempat. Melalui inovasi ini, ketua RT diberikan wewenang khusus untuk mengakses aplikasi layanan, sehingga pelaporan peristiwa kematian dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan di hari warga tersebut meninggal dunia,” tambahnya.
Melalui pelibatan ketua RT sebagai ujung tombak, pola pelayanan publik diubah dari yang sebelumnya bersifat pasif (masyarakat harus mendatangi kantor pelayanan), menjadi lebih proaktif dan responsif hadir di tengah masyarakat.
Selain mempermudah pengurusan akta kematian, peran ketua RT juga diperluas untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan, seperti penyandang disabilitas atau warga yang tidak terbiasa menggunakan gawai, dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan lainnya.
Dengan masifnya penerapan program seperti Plakat RT serta integrasi data yang kian dipercepat, diharapkan persoalan data kependudukan yang tidak update dapat diatasi secara tuntas, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin akurat di Kabupaten Berau. (Ard)