ANews, Tanjung Redeb – Beberapa instansi terkait yang terlibat dalam menanganani covid-19 seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai diundang dalam rapat untuk membahas terkait anggaran untuk penanganan covid-19 di tahun 2021, Senin (08/02/2021).
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Berau Agus Tantomo, yang disebutkannya, kalau sumber anggaran sementara yang tersedia hanya berasal dari belanja tak terduga.
“Di APBD murni tahun 2021 belanja tak terduga Rp 23 milyar dan OPD yang bisa memanfaatkan dana Covid ada tiga diantaranya, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai Berau,” jelasnya ditemui usai rapat.
Namun demikian, Agus juga berpendapat kalau situasi pandemi saat ini juga dinamis, dalam artian peraturan yang berubah-ubah sehingga penyusunan anggaran juga berubah-ubah.
“Itu yang hari ini saya kumpul untuk penggunaan aggaran selama satu tahun kedepan untuk dirincikan kebutuhan mereka, ini memang kesulitan kita menyusun anggaran Covid-19 sebab situasi pandemi seperti saat ini dinamis,” katanya.
“Contoh dikeluarkannya kebijakan PPKM yang membuat kita harus menggelar operasi yustisi dan ini membutuhkan anggaran kemudian ada petunjuk dari pusat kita diminta membentuk tim gugus Covid-19 ditingkat lebih rencah, mulai dari Kecamatan hingga Kelurahan atau Desa sehingga ini juga membutuhkan anggaran,” tuturnya.
Langkah-langkah pencegahan yang seperti itu, yang juga dikatakan Agus juga mempengaruhi pengeluaran anggaran disusul dengan jumlah kasus covid-19 yang dinilai juga belum surut.
“Contoh di Berau saat ini hampir 500 yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 dan lebih 100 diantaranya diisolasi di RSUD maupun RSD Cantika, kebanyakan isolasi mandiri dan yang isolasi mandiri menimbulkan masalah dalam hal pemantauan, sehingga di bentuk tim surveilans untuk memantau dan melakukan tracking kepada mereka yang Isman maupun dilingkungannya,” jelasnya.
Dari hasil pemaparan dalam rapat yang digelar ini, pemerintah daerah Berau harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 127 Milyar yang dibagi ke tiga instansi yang menangani covid-19, yakni BPBD, Dinkes dan Rumah Sakit.
Dari anggaran yang tersedia hanya 23 milyar maka untuk menyiasati kekurangan yang dibutuhkan di tahun 2021, Agus mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar kekurangan anggaran tersebut bisa diambil dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
“RSUD membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 65 milyar, yang terbanyak itu tes PCR satu orang bisa mencapai Rp 9 ratus ribu dan jumlahnya banyak karena selain orang yang bergejala juga dibutuhkan untuk tracking,â€
“Kemudian BPBD kurang lebih Rp 30 milyar, anggaran tersebut termasuk dalam biaya operasional opersi yustusi dan honor tim surveilans yang ada di tingkat Kecamatan dan kelurahan,” jelasnya.
Sementara untuk Dinas Kesehatan kata Agus Tantomo mencapai Rp 32 milyar untuk pengadaan PCR namun jumlah itu belum masuk dalam kebutuhan untuk honor vaksinator, makan minum Nakes, dan dokter yang back up tim surveilans di daerah.
“Sehingga kesimpulannya angka dari tiga instansi Rp 127 milyar itu angka minimal belum termasuk item Dinas Kesehatan yang dalam waktu dua hari ini baru dimasukkan,” pungkasnya. (mik)