Samarinda – Dalam membuka anggaran untuk keperluan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Komisi II DPRD Kaltim meminta pemerintah harus bersikap transparan. Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyatakan bahwa penyampaian anggaran untuk IKN harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ungkap Tiyo.
Mengenai hal tersebut, politisi dari Golkar itu mengharapkan kepada semua pihak terkait agar dapat membangun IKN secara optimal. Terlebih lagi, antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat.
Baginya, sangat penting akan informasi anggaran untuk keperluan pembangunan IKN tersebut bisa diketahui oleh masyarakat. Ditambah jika akses informasi tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.
“Supaya masyarakat terinformasi dengan baik,” sambungnya.
Selain itu, ia pun menjelaskan bahwa perlu terserapnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim secara optimal di IKN. Dalam pembangunan IKN, SDM Kaltim dinilai perlu berkontribusi secara langsung.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” lanjut Tiyo.
Masih berkaitan dengan IKN, Tiyo menambahkan bahwa semua investasi dan izin usaha yang masuk ke daerah penyangga atau IKN dapat disampaikan secara terbuka. Menurutnya, ada beberapa yang dapat secara langsung disampaikan ke pusat, sedangkan untuk di daerah dapat melalui Online Single Submission (OSS).
“Semuanya kan hari ini by system ya. Apakah nanti ada yang di Badan Otorita atau pusat, nanti kita lihat. Semua kan bisa dilihat (by system), mana-mana saja yang kemudian lagi berproses,” pungkasnya. (Adv)