A-News id, Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menegaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang ada di pedalaman, harus diberi perhatian lebih. Pasalnya masih ada pelayanan di PKM yang dikeluhkan masyarakat.
Hal ini pun menjadi salah satu penekanan Komisi I DPRD Berau pada pelaksanaan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2024 beberapa waktu lalu.
“Intinya Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau harus menyeimbangkan antara bangunan Puskesmas dengan pelayanan,” katanya.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi perhatian OPD terkait. Pasalnya, bangunan Puskesmas terbilang cukup bagus, namun tidak sesuai dengan tingkat pelayanan kepada pasien.
“Puskesmas kita sudah bagus, hanya saja sedikit-dikit pasien dirujuk. Kenapa dirujuk, artinya ada masalah,” ungkapnya.
Selain masalah pelayanan, kata Rudi, yang jadi perhatian pihaknya, adalah ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, khususnya daerah perkebunan kerap kali didapati sudah habis sebelum waktunya.
Hal ini disebabkan, banyaknya perusahaan tidak memfasilitasi pekerjanya dengan klinik mandiri. Terlebih, rata-rata perusahaan menyerap pekerja dari luar daerah Kabupaten Berau.
Sehingga, lanjut Rudi, ketika pekerja sakit, terpaksa harus berobat ke Puskesmas setempat. Hal ini sangat berdampak pada persediaan obat yang mestinya diperuntukkan bagi masyarakat lokal harus berbagi dengan warga luar daerah.
“Belum sampai satu semester obat sudah habis. Perusahaan punya klinik tapi tidak ada pelayanan, sakit sedikit kirim ke Puskesmas,” jelasnya.
“Memang warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan, tapi pada saat berobat mereka bukan ber KTP Berau. Akhirnya persediaan yang harusnya untuk warga Berau dihabiskan oleh orang luar,” jelasnya.
Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.
Rudi menegaskan kepada pihak perusahaan untuk memaksimal klinik mandiri agar pelayanan maupun fasilitas yang diperuntukkan ke masyarakat tidak terganggu.
“Jangan sampai dibebankan ke Kabupaten Berau, perusahaan punya tanggung jawab. OPD mesti gesit dalam mengantisipasi keluhannya masyarakat. Juga maksimalkan layanan Puskesmas,” imbuhnya. (ADV/to)