Anews.id, Samarinda – Salehuddin, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam upaya penghapusan kemiskinan di Kaltim.
“Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” ungkap Salehuddin.
Ia mengatakan, fenomena kemiskinan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, contohnya seperti kekurangan akan bahan pangan dan kebutuhan gizi, keterbelakangan pendidikan, angka kriminalitas, hingga kerusakan lingkungan.
“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Salehuddin mengatakan, kunci utama untuk penghapusan kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dengan cara melakukan upaya dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM.
Kemudian, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Disampaikan olehnya bahwa Pemerintah Provinsi mesti memberikan fasilitas atau media secara optimal dalam proses pelatihan dan pembinaan SDM, termasuk dengan melaksanakan kolaborasi bersama sektor perekonomian yang berbasis di Kaltim.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” ungkapnya.
Salehuddin pun mengatakan, termasuk ke dalam sejumlah Kabupaten, tidak semua angka kemiskinan disumbangkan oleh masyarakat lokal saja. Namun, sebagian besar angka kemiskinan tersebut disumbangkan oleh masyarakat urban yang datang ke Kaltim dan mencari peruntungan di sejumlah daerah Kabupaten atau Kota yang tersebar.
Ia dengan tegas memberikan keterangan mengenai peran penting kesepakatan indikator kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Menurut pendapatnya, indikator yang dipergunakan oleh BPS saat ini dinilai tidak adil bagi masyarakat Kaltim.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jikaa ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” ungkap Salehuddin.
Di samping itu, ia pun memiliki harapan akan keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di Kaltim dalam perannya memberantas kemiskinan.
Ia memberikan contoh, seperti program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkait.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tutupnya. (adv)