A-News.id, Tanjung Redeb – Mengutip data online monitoring SPAN (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb per September 2023 mencapai Rp 2,2 triliun dari total pagu Rp 3 triliun.
Plt Kepala KPPN Tanjung Redeb, Fitra Riadian, menyampaikan bahwa presentase capaian realisasi hingga 29 September 2023 tercatat sebesar 74,3 persen. Angka ini mengalami peningkatan atau tumbuh sekitar 11,2 persen (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 62,2 persen.
“Terdapat pertumbuhan yang signifikan pada capaian realisasi baik secara persentase maupun nominal,” ujarnya, Sabtu (30/9/2023).
Dipaparkannya, hingga 29 September 2023, realiasi belanja Kementerian Lembaga (K/L) di Kabupaten Berau sebesar Rp 166,4 miliar atau 69,4 persen. Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 80,3 miliar atau 81,3 persen, belanja barang sebesar Rp 78,8 miliar atau 66,5 persen dan belanja modal sebesar Rp 7,3 miliar atau 31,9 persen.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah Kabupaten Berau mencapai Rp 2,1 triliun atau 74,7 persen. Dengan rincian, Dana Transfer Umum sebesar Rp 1,9 triliun atau 76,1 persen, Dana Transfer Khusus sebesar Rp 107,6 miliar atau 56,5 persen dan Dana Desa sebesar Rp 68,2 miliar atau 75,2 persen.
“Untuk belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebenarnya telah memiliki pola belanja di setiap triwulannya. Triwulan I belanja pegawai 20 persen, belanja barang 15 persen dan belanja modal 10 persen. Di Triwulan II belanja pegawai 50 persen, belanja barang 50 persen dan belanja modal 40 persen. Sedangkan di Triwulan III belanja pegawai 75 persen, belanja barang 70 persen dan belanja modal 70 persen,” beber Fitra.
Sementara untuk transfer ke daerah, KPPN Tanjung Redeb menyalurkan sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
“Jika melihat capaian realisasi satuan kerja (K/L) sampai dengan saat ini, baik belanja pegawai maupun belanja barang, sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasinya yang telah melampaui target,” ujarnya.
Sedangkan untuk belanja modal memerlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi agar dapat mencapai atau bahkan melampaui target IKPA yang ada. Namun jika melihat kecenderungan adanya tren peningkatan jumlah dan nilai belanja pada saat akhir tahun anggaran layaknya tahun-tahun sebelumnya.
“Kami optimistis bahwa realisasi yang ada pada satuan kerja (K/L) lingkup Kabupaten Berau dapat mencapai target yang ada,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya berharap setiap Satuan Kerja (K/L) dapat mempedomani Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun melalui halaman III DIPA sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
“Melalui RPD tersebut diharapkan mampu memberikan stimulus dan efek domino atau berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan mendorong konsumsi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau pada khususnya,” imbuhnya. (to)