A-News.id, Tanjung Redeb — Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, menyoroti penanganan abrasi yang mengancam beberapa daerah di pesisir selatan Kabupaten Berau. Ia meminta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh pembangunan pengamanan pantai.
Menurut Syarifatul, penanganan abrasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Hal ini penting agar penanganan yang dilakukan tidak sia-sia.
“Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada gelombangnya tinggi harus dibangun pengaman pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil,” kata Syarifatul, Senin (29/10/2023).
Dirinya menerangkan, pembangunan pengaman pantai tersebut merupakan kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam.
Yang mana tujuannya agar pengaman pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
“Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya,” tandasnya. (adv/yf)