A-News.id, Tanjung Redeb — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT Hutan Sanggam di ruang rapat gabungan, Kantor DPRD Berau, Selasa (19/9). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2021 dan 2022.
Diketahui, PT Hutan Sanggam adalah perusahaan konsorsium yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Direktur PT Hutan Sanggam, Roby Maula, menjelaskan pada rapat tersebut bahwa laba kotor perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022. Laba kotor perusahaan naik dari Rp 276 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 2,4 miliar pada tahun 2022. Selain itu, ekuitas perusahaan juga meningkat dari Rp 3,4 miliar menjadi Rp 5,4 miliar.
Roby Maula menyatakan bahwa peningkatan ini terjadi karena adanya optimalisasi aset yang dilakukan oleh perusahaan. Selama periode tahun 2003 hingga 2022, PT Hutan Sanggam telah memberikan dividen sebesar Rp 27 miliar kepada Pemkab Berau.
“Namun, pada tahun 2020 tidak ada dividen yang diberikan karena dampak pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Kemudian, selama tiga tahun terakhir, sektor kayu bulat yang menjadi unit kerja perusahaan mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Dividen yang diberikan oleh perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp 83.058.253 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 614.369.194. Selain itu, terdapat pendapatan di luar kayu bulat sebesar Rp 6 miliar pada tahun 2022 yang berasal dari optimalisasi aset.
“Lalu sisanya berasal dari produksi kayu,” tuturnya.
Roby menambahkan, berhubung sektor kayu bulat sudah kurang optimal bagi perusahaan, PT Hutan Sanggam kini berencana mencari unit bisnis lain agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Salah satu rencana tersebut adalah reklamasi lahan pasca tambang.
“Mengingat perusahaan sudah memiliki izin usaha untuk melakukan reklamasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir, menyatakan bahwa laporan dan kinerja PT Hutan Sanggam sudah sangat positif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti setoran pihak ketiga dan optimalisasi aset yang belum tercover.
“Manajemen perusahaan akan menyerahkan hal tersebut untuk dipelajari lebih lanjut, apakah kita adakan rapat seperti ini atau coffe morning,” ujarnya.
Andi Amir juga memahami bahwa pasar kayu sedang lesu dan menyarankan PT Hutan Sanggam untuk melakukan perbaikan agar dapat menghadapi situasi tersebut. Meskipun demikian, dia tetap mengapresiasi perusahaan karena mampu memberikan dividen kepada pemerintah dalam kondisi pasar yang sulit.
“Kami tetap apresiasi terhadap PT Hutan Sanggam, karena mereka masih bisa menyetor dividen ke pemerintah walau dalan kondisi begitu,” tandasnya. (Yf)