Anews.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mampu bertahan dan berkembang pasca pandemi Covid 19.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Walikota Samarinda, Andi Harun saat menggelar pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Kaltimtara pada hari Selasa (5/7/2022) tadi.
AH sapaan karibnya menuturkan pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk bermitra dalam perluasan kredit modal kerja.
“Jadi saya tadi bersama pihak OJK dan Banl Kaltimtara sudah berdiskusi untuk memberikan ruang fiksal atau anggaran yang telah dikerjasamakan dengan lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan kredit kepada para penggiat UMKM,” ungkap AH.
Tak hanya itu, AH menyebutkan ini merupakan langkah dari pemerintah dalam memberantas praktik rentenir yang kerap menyekik para pelaku usaha kecil di tengah kesulitan ekonomi.
“Ini kita istilahkan sebagai program aksi melawan rentenir dengan memberikan fasilitas kredit seperit bunga maksimum 5 persen dengan kapasitas kredit tertentu. Rp 5 juta bisa tanpa agunan misalnya,” jelasnya.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19.
Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKm per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19.
Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM di Indonesia telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.
Untuk mengenai besaran anggaran yang akan disalurkan Pemkot Samarinda, AH belum bisa memastikan, lantaran hal ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
“Ini kita diskusikan. Berapa banyak pedagang, UMKM dan berapa banyak hubungannya dengan penuntasan kemiskinan. Kita perlu data-data itu semua, supaya kita bisa tau kira-kira minimum alokasi anggaran kita bisa mengurangi angka kemiskinan dan bisa membantu para pedagang dari keterjebakan rentenir,” bebernya.
Saat disinggung mengenai tahapan selanjutnya, mantan wakil ketua DPRD provinsi Kaltim menegaskan pihaknya akan melakukan pembahasan teknis terkait kerjasama ini.
“Saat ini disepakati ke depan akan dilakukan diskusi yang bersifat teknis. Seperti syarat, skema kredit dan proses administrasi,” ucapnya.
“Pemerintah hanya menempatkan anggarannya di bank. Nanti proses hubungan kredit tersebut bukan antara pemerintah dan peminjam tapi lembaga bank dengan peminjam,” pungkasnya.