ANEWS, Berau – Lembaga Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera (SIGAP) di Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2018 dalam pendampingan pembangunan desa. Hal itu juga sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa.
Sesuai Perbup No 56 Tahun 2018, SIGAP berperan dalam dalam melakukan fasilitasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung, yang terdiri dari Koordinator Kecamatan dan Fasilitator Kampung. Koordinator Kecamatan bertugas, antara lain untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain, khususnya kepada OPD, kecamatan, kampung sekitar, Pendamping Lokal Desa (P3MD Kemendes) dan pihak lainnya.
Menanggapi keberadaan SIGAP ini, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Selasa, 31/8/2021 mengatakan tidak efektif, karena di kampung sudah ada pendamping dari kementerian. Selain itu, menurut Dia, gajinya hampir menyamai Kepala Desa.
“Sigap itu gajinya hampir menyamai Kepala Desa, nah kepala desa kasian, dengan tidak adanya anggaran rumah tangga, dia nerima tamu, macam, cuma 5 juta, belum ada keluarganya yang sakit, masyarakatnya yang sakit, orang hajatan habis pak, Saya dulu waktu jadi kepala desa, yang meninggal sejuta, bagaimana, saya datang jangankan asam garam tidak ada di rumah. Ada saja itu yang meninggal begitu, nah kita belikan fardhu kipayah, airnya pun kita belikan, nah beli belanjanya ke pasar, itulah dikasih 1 juta itu, ya cuma itukan menjadi berkah saja,†ujarnya.
Jadi SIGAP itu, lanjut Madri, kalau ada yang menyatakan efektif, saya menyatakan tidak efektif.
Pihak DPRD Berau berharap dana untuk SIGAP ini diambil atau dialokasikan dari CSR pihak ketiga, tidak diambil dari APBD.
“Ya kalau anggarannya (dari APBD) lebih bagusnya dibantukan kepada masyarakat yang terpapar covid,†tambahnya. (dit)