Anews.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor melaporkan kondisi Kaltim secara umum kondusif setelah adanya penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).
Laporan itu disampaikan, pada saat menggelar Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri, di Aula Pemkot Balikpapan, Kamis (17/2/2022).
“Kondisi Kalimantan Timur menurut saya relatif kondusif dan relatif tidak ada masalah setelah penetapan UU IKN,” ucap Isran Noor.
Selain itu, Isran Noor menjelaskan meski kondusif untuk mendukung rencana pemindahan IKN, namun kata pemerintah daerah tetap akan mendengarkan arahan pusat.
“Mungkin ada hal-hal lain yang kami belum mampu mendeteksinya dalam penglihatan kami. Kami mohon arahan Pak Mendagri,” ucap Isran.
Kendati itu, orang nomor satu di Kaltim tersebut menegaskan, pada dasarnya seluruh daerah yang berada di sekitar IKN mendukung penuh pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kaltim.
“Jika pun ada sedikit riak, baik di nasional maupun lokal, Gubernur Isran yakin semua akan bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa IKN adalah peluang bagi masyarakat Kaltim, juga Indonesia. Karena itu, peluang baik ini tidak boleh dilewatkan begitu saja, tetapi harus benar-benar dimaksimalkan demi kemajuan Kaltim.
IKN nanti akan berbentuk provinsi, namun dengan kekhususan tertentu. Terkait seluas apa kewenangan IKN nanti, Kemendagri sedang dalam proses perumusan tersebut sehingga perlu juga mendengar banyak masukan dari daerah dan banyak pihak.
“Saya minta masing-masing daerah menyiapkan grand desain jangka pendek, menengah dan panjang. Tangkap peluang ini, tangkap juga peluang investasi yang pasti akan banyak masuk di sekitar IKN,” ujar Tito.
Mendagri juga mengurai secara gamblang alasan Presiden Joko Widodo yang akhirnya memilih Kaltim sebagai ibu kota negara baru. Salah satunya karena beban Jakarta yang sudah terlampau berat.
“Jakarta itu bukan lagi metropolitan, tapi megapolitan,” pungkasnya.