A-News.id, Tanjung Redeb – Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Paripurna pada tanggal 25 Maret 2024 untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat tersebut, DPRD Berau menyampaikan sejumlah pertanyaan dan rekomendasi penting terkait kinerja keuangan daerah dan potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu poin penting yang dibahas adalah terkait dengan penurunan PAD di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. DPRD Berau mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini dan meminta penjelasan lebih rinci mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di masa depan. Rekomendasi ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) H Abdurrahman.
Selain itu, DPRD Berau juga menyoroti potensi PAD yang berasal dari Perusda (BUMD) dan Dinas atau lembaga penghasil. Dirasa perlu adanya transparansi dan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan potensi PAD dari masing-masing Perusda. Bahkan, DPRD Berau berencana untuk membentuk Pansus untuk mengevaluasi kinerja Perusda secara menyeluruh.
“Kami dari DPRD Kabupaten Berau dalam waktu dekat akan mendorong untuk dapat dibentuk pansus evaluasi kinerja Perusda atau BUMD Kabupaten Berau secara keseluruhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber pajak baru yang potensial. Ditanya pula mengenai peta potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki Kabupaten Berau untuk 5 hingga 10 tahun ke depan.
Terkait dengan besarnya dana perimbangan dan tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, DPRD Berau mengingatkan potensi resikonnya di masa depan. Diusulkan agar pemerintah daerah segera memikirkan transformasi ekonomi sebelum sumber daya alam habis.
Transformasi ekonomi ini, menurut DPRD Berau, harus menggeser fokus dari ekonomi sumber daya alam ke sektor lain seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, kelautan, perkebunan, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk menghindari “pekerjaan rumah” seperti banjir, tanah longsor, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya di masa depan.
“Rekomendasi-rekomendasi dari DPRD Berau ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan,” tandasnya. (yf/adv).